Untuk Pelaksanaan Pemilu 2024, Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 T

Kamis, 10/06/2021 06:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran Rp 1,902 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 ke DPR.


Diakses Lewat Ponsel, Kemendagri Berencana Ubah e-KTP Jadi Digital

Rabu, 09/06/2021 11:22 WIB

"Pada dasarnya memindahkan informasi data KTP-el dari blangko fisik menuju digital dan dapat disimpan di handphone penduduk," kata Zudan.


Pemain Lama Jaringan Kuota Impor Garam, Untung Ratusan Miliar

Sabtu, 08/05/2021 11:34 WIB

Polemik tentang kuota impor garam terjadi hampir setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan impor selalu mendapat respon negatif dari publik, terutama petani garam lokal. Di sisi lain, KPPU sibuk mengawasi dugaan kartel dan monopoli perusahaan pengimpor yang berdampak negatif terhadap harga garam dalam negeri. Lantas bagaimana tindakan KPPU dan aparat hukum terhadap perusahaan yang diduga bermain dalam pengelolaan garam industri dan garam konsumsi secara bersamaan?


Pemerintah Jamin Harga Daging Sapi Tak Lebih dari Rp130 Ribu

Jum'at, 07/05/2021 22:32 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin harga daging sapi segar di pasar tidak lebih dari Rp130.000 jelang lebaran. Untuk memastikan hal itu, Kemendag menggandeng Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) untuk menggelar operasi pasar.


Kementerian Dalam Negeri Bakal Buatkan e-KTP untuk Transgender

Minggu, 25/04/2021 05:13 WIB

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.


Habib Rizieq Pastikan FPI Sudah Revisi Visi Misi Sebelum Dibubarkan

Jum'at, 23/04/2021 06:28 WIB

Dia memastikan FPI telah merevisi visi misi yang sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.


Gegara Dideportasi Dari PNG, Lukas Enembe Ditegur Mendagri

Minggu, 04/04/2021 17:05 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi usai memasuki wilayah Papua Nugini (PNG) secara ilegal pada Rabu (31/3). Enembe menuju perbatasan bersama dua orang pendamping diantar ojek dengan upah Rp 100 ribu. Merespons itu, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Manik, menerbitkan surat teguran karena politikus Demokrat itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan."Berdasarkan fakta bahwa Saudara Gubernur melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," tulis Akmal dalam suratnya dikutip Minggu (4/4). Dalam surat tertanggal 1 April itu, Kemendagri juga mengingatkan ada ancaman sanksi pemberhentian 3 bulan jika Enembe mengulangi perbuatan memasuki negara lain secara ilegal."Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014."Ketentuan itu berbunyi:Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Enembe telah mengaku salah memasuki wilayah negara lain secara ilegal, hingga akhirnya dideportasi. Ia ke Papua Nugini untuk menuju wilayah Vanimo bukan karena kunjungan kerja, melainkan berobat dan terapi atas penyakit yang dideritanya. Tak dijelaskan penyakit apa yang sedang diderita Enembe."Saya mengetahui apa yang dilakukan salah karena melintas dan masuk wilayah PNG (Papua Nugini) melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek," ujar Enembe seusai pemeriksaan tes antigen guna mengetahui apakah terpapar COVID-19 atau tidak.    


Bupati Sabu Raijua Orient Siap Kembali ke AS Bila Tak Jadi Dilantik

Sabtu, 06/02/2021 21:05 WIB

Kerabat Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore, Albert Riwu Kore mengatakan Orient dan keluarga akan menerima segala konsekuensi dari status kewarganegaraan Amerika Serikat yang dipersoalkan saat ini.


Terkuak! Orient P Riwu Kore Punya Aset Puluhan Miliar Rupiah di AS

Jum'at, 05/02/2021 14:45 WIB

Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore tercatat masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS).


Kemendagri Sebut Bupati Sabu Raijua NTT Orient Sudah WNI Sejak 1997

Rabu, 03/02/2021 12:25 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah memeriksa status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore, yang disebut masih berstatus warga negara (WN) Amerika Serikat. Orient disebut sudah terdata sebagai WN Indonesia sejak lama.