Pemerintah telah menyerahkan surat presiden (supres) yang melampiri draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR RI. RUU IKN memuat 34 pasal, salah satunya mengenai lembaga yang berwenang memipin IKN, yakni Otorita IKN.
Koalisi Bersihkan Indonesia yang terdiri dari YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute membongkar jaringan bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan.
Ekonom senior, Rizal Ramli menyoroti terkait rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Wacana amendemen UUD 1945 diduga erat kaitannya dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.
Masyarakat adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur memasang pita di daerah Muyub Ilir pada (20/8/2021). Hal itu dilakukan setelah wakil kepala adat Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai Kepala Upas Markus Mas Jaya Lejau Gamas mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda.
Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Halal, Suratman divonis 10 tahun penjara dari sebelumnya hanya 7 tahun lantaran telah korupsi dana Rp 3,4 miliar yang dikucurkan dari APBN lewat Kementerian Koperasi dan UKM.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding, mengungkapkan tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi Pencegahan pada Wilayah IV tengah mengurus penertiban aset saat terjadi keributan di Gedung DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (30/6/2021).
Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia atau FSP ISI, mempertanyakan urgensi pendirian pabrik semen baru di Kalimantan Timur. Pasalnya mereka menilai keberadaan pabrik baru ini tidak diperlukan terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Hadi Mulyadi menggelar resepsi pernikahan putrinya, Khaulah Karimah di tengah pandemi COVID-19. Ada 2 ribu undangan yang disebar.
"Ini kan untuk keterbukaan semuanya. Polri terbuka terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak tentunya kinerja Polri bisa dipertanggungjawabkan. Itu masukan yang bagus dan Polri hargai itu,"