Jelang Aksi Sejuta Buruh 10 Agustus, Jumhur Hidayat Endus Pembusukan

Senin, 08/08/2022 06:28 WIB

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja mengendus adanya upaya pembusukan dari sejumlah pihak terhadap aksi akbar buruh yang akan dilakukan pada 10 Agustus 2022 mendatang.


Agar Tak seperti Sri Lanka, Jumhur Minta Jokowi Lakukan Hal Ini

Selasa, 19/07/2022 15:52 WIB

Aktivis Jumhur Hdayat mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi seperti yang tgerjadi di Sri Lanka. Dia menyarankan agar pemerintah berlaku bijak dalam mengalokasikan dana negara agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.


Kerugian Akibat Korupsi di BPJS Tenaga Kerja Disebut Bisa 100 Triliun

Sabtu, 23/04/2022 09:29 WIB

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat akan mengawasi ketat pengusutan kasus dugaan kasus korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Pasalnya, kerugian yang disebabkan oleh kasus tersebut dinilai lebih besar dari kasus Jiwasraya, yakni bisa mencapai Rp100 triliun.


Menaker Ida Fauziyah Disemprot Jumhur, Ini Penyebabnya

Sabtu, 23/04/2022 05:29 WIB

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengkritik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Pasalnya, hingga saat ini, janji  untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) belum juga dilakukan.


Ini Alasan KSPSI Desak Dana BPJS Ketenagakerjaan Diaudit Forensik

Senin, 21/02/2022 18:48 WIB

Dugaan dana BPJS Ketenagakerjaan diduga dimasukkan ke dalam surat utang negara (SUN) terungkap ke publik. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengusulkan dana BPJS Ketenagakerjaan diaudit forensik secara independen.


Jokowi Diminta Bersikap soal Protes China Terkait Laut Natuna Utara

Kamis, 09/12/2021 08:48 WIB

Koordinator Front Anti Dominasi Asing, Mohammad Jumhur Hidayat meminta Pemerintahan Republik Indonesia (RI) untuk buka suara mengenai klaim sepihak negara Republik Rakyat China (RRC) dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara.


Sambangi DPD RI, Ferry Juliantono dkk Siap Kolaborasi soal PT 0 Persen

Selasa, 07/12/2021 08:05 WIB

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menyambangi DPD RI.  


KAMI Desak Jokowi Buat Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

Senin, 29/11/2021 11:18 WIB

"Mengimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK tersebut di mana MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng trakhir penjaga konstitusi negara Indonesia," kata Gatot


Divonis 10 Bulan Penjara, Aktivis KAMI Jumhur Hidayat Ajukan Banding

Jum'at, 19/11/2021 12:58 WIB

Aktivis Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis dirinya hukuman penjara 10 bulan ke Pengadilan Tinggi Jakarta.


Jumhur Hidayat Divonis 10 Bulan Penjara dan tidak Ditahan

Kamis, 11/11/2021 17:08 WIB

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), kamis siang, menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Jumhur Hidayat, Selaku aktivis Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Meski demikian, hakim menyatakan Jumhur tidak ditahan.   Majelis Hakim memvonis aktivis Jumhur Hidayat dengan hukuman 10 bulan penjara dalam kasus penyebaran kabar dan informasi tidak benar terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Meski divonis bersalah dan dihukum penjara, namun majelis pengadilan menyatakan aktivis Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu tak perlu dilakukan penahanan. Menurut Hakim, Jumhur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak lengkap terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Padahal, ia mengerti atau patut menduga bahwa kabar itu bisa menimbulkan keonaran. Majelis Hakim, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mohammad Jumhur Hidayat dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangai masa penahanan selama 7 bulan, dan sisa 3 bulan, namun Majelis hakim memerintahkan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Terdakwa Jumhur Hidayat, dimana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum meminta Hakim menghukum 3 Tahun penjara kepada terdakwa.   Atas putusan hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum Terdakwa memikir mikirkan kembali, untuk menerima atau melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Majelis Hakim.   Sebelumnya, Terdakwa Jumhur Hidayat, di adili atas kasus penyebaran kabar dan informasi tidak benar terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), terkait dengan pernyataan Jumhur lewat media sosial (medsos) Twitter, yang menyatakan UU Omnibus Law, menjadikan rakyat Indonesia sebagai bangsa kuli, dan terjajah.