Yasonna: RUU Hukum Acara Perdata Buat Penyelesaian Perkara Efisien
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan penjelasan Presiden Jokowi atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/2/2022).
Sindir Pembangunan Mirip Orba, YLBHI Sandingkan Jokowi dengan Soeharto
Lewat akun instagram resminya, @yayasanlbhindonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyandingkan foto setengah wajah Presiden Jokowi dan setengah wajah Presiden Soeharto.
Pakar Hukum Tata Negara: Permenaker JHT Bentuk Penyelundupan Hukum
Pakar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah Castro menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.
Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual, ini Dasar Hukumnya
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat belasan ribu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2021 lalu.
Ahli Hukum UI: Bu Lili Mundurlah, Pemimpin Jangan Jadi Masalah!
Pakar yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana Bondan, meminta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mundur dari jabatannya.
Hikmahanto Bongkar Cara Jitu RI Imbangi Militer China di Natuna
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia bisa mengerahkan milisi nelayan untuk mengimbangi China di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.
HRS-Habib Bahar Kritik Pemerintah, Refly: Dudung Jangan Berpolitik!
"Ini soal politik dan sayangnya melibatkan salah satu petinggi TNI. Harusnya saya katakan TNI tidak boleh masuk dalam wilayah ini," kata Redly Harun.
Pemerintah Jokowi Harus Waspada Tanda-tanda Jatuh Rezim Sebelum 2024
Utang luar negeri, naiknya harga kebutuhan pokok rakyat, pertumbuhan ekonomi jeblok, sistem politik dan hukum yang amburadul serta semakin mengguritanya oligarkhi, menjadi penyebab runtuhnya pemerintahan. Pemerintahan Joko Widodo
Penerapan Hak Imunitas Arteria dalam Perspektif Hukum Tata Negara
UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia merupakan cermin daulat rakyat (vide Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 – Kedaulatan Rakyat) yang menempatkan kelembagaan DPR sebagai bentuk representasi rakyat Indonesia yang dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, konstitusi telah memberikan jaminan konstitusional hak keanggotaan DPR sebagaimana diatur dalam batang tubuh UUD 1945, sebagaimana ketentuan Pasal 20A ayat (3) dan ayat (4).