Cancel Culture, Standar Hukuman Sosial Baru di Dunia Maya
Cancel culture dalam industri hiburan Korea Selatan bukan hal yang asing. Ketika pesohor tersandung skandal atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan moral di sana, selalu ada netizen Korea alias K-netz yang menghujani dengan boikot dan cercaan.
Kubu Moeldoko Diduga Gugat ke PTUN Agar Demokrat Tak Lolos Verifikasi
Kuasa Hukum Partai Demokrat (PD), Bambang Widjojanto khawatir gugatan AD/ART PD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh KLB kubu Moeldoko sebagai upaya mengganggu stabilitas PD dalam proses verifikasi partai politik (parpol).
Tiga PR Besar yang Harus Diperbaiki Jokowi-Maruf di Sisa Masa Jabatan
"Masih banyak terjadi ketimpangan dalam proses penegakkan hukum, sehingga perlu adanya peningkatan dan keseriusan dalam penanganan hukum," ujar Diding Badjuri.
Hikmahanto: Tak Elok Jika RI Tolak Nama Jalan dari Pemerintah Turki!
"Kalau menolak (nama) tentu bisa-bisa saja. Tapi, kalau pemerintah menawarkan Turki untuk menominasi nama, lalu Turki sudah memberikan, kemudian kita tolak, tentu secara diplomatis ini tidak elok," ujarnya.
Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, wewenang polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat, badan, atau pakaian seseorang dibatasi oleh aturan dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Begini Respon Anies Baswedan Usai Dapat Rapor Merah dari LBH Jakarta
"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia," kata Anies.
China Hapus Aplikasi Al-Qur’an, Refly Harun Minta Pemerintah Hati-hati
“Negara yang paling sering kita ajak kerja sama. Hati-hati dengan China, karena negara yang mayoritasnya tidak beragama,” jelas Refly Harun.
Beri Rapor Merah ke Anies Baswedan, LBH Jakarta: Masih Ada Penggusuran
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bakal menyerahkan rapor merah sebagai bentuk kritik terhadap 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Salah satu masalah yang disorot adalah penggusuran yang masih terjadi.
Harap Mahfud MD Jadi Penegak HAM, Refly: Ternyata Cuma Tameng Penguasa
"Mahfud MD tidak stand bagi penegakan Hak Asasi Manusia, tapi justru berdiri menjadi tameng dari penguasa atau pemerintah," jelas Refly Harun dalam video tersebut dilansir Minggu (17/10).
HRS-FPI Dinilai Bahaya, Refly: Facebook Mirip Pemerintah Doyan Banned!
"Pada akhirnya suara Facebook seperti suara pemerintah Indonesia. Padahal kalau kita berbicara hate speech kelompok istana tidak kurang, berkali-kali menebarkan kebencian termasuk juga perkataan penghinaan dan sebagainya. Jauh lebih telanjang sebenarnya," terang Refly.