Luhut Batalkan Larangan Ekspor Batubara Bukti Jokowi Tak Berwibawa
Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.
Haris Rusli Moty: Jika Pemerintah Ingin Bohong, Tolong Pakai Logika!
“Sobat, jika pemerintah mau bantah, berbohong, dan klarifikasi kasus, tolong gunakan logika dalam berbohong. Bukankah ada pihak ketiga yang kelola data aplikasi PeduliLindungi?” ujarnya lewat akun twitter pribadinya.
Kematian Covid Tembus 90.000, Saatnya Jokowi Pidato Pertanggungjawaban
"Seluruh rakyat harus mendesak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan rakyat karena gagal melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945," pungkasnya.
Kejagung Dituding Tutupi Penikmat Aliran Dana Jiwasraya dan Asabri
Kejaksaan Agung dituding menutupi sejumlah pelaku dan penikmat aliran uang korupsi dari kasus Jiwasraya dan Asabri. Hal itu disampaikan oleh aktivis 98 Haris Rusly Moti lantaran puluhan orang yang diduga penikmat dana korupsi tersebut tidak menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Tarik Tunai-Cek Saldo Bank BUMN Bayar, Kenyang Benar Drakula Oligarki!
Haris kemudian mensimulasikan kalau dalam sehari ada 10 juta transaksi, berarti pendapatan setiap harinya bisa menyentuh angka Rp 50 miliar.
Kritik Wacana Pajak Menkeu, Haris: Selamat Datang Zaman Pajak Kolonial
"Sobat, Selamat Datang Zaman Pajak Kolonial. 1. Penghasilan Rp 50 juta/ tahun tarif PPh 5%. 2. Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta/ tahun tarif PPh 15%. 3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 25%. 4. Penghasilan di atas Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 30%" ujarnya.
Kebijakan Subsidi Ongkir Gratis Diduga Modus dan Akal-akalan Korupsi
Kebijakan subsidi ongkir gratis (ongkos kirim) yang dicanangkan pemerintah disebut sebagai modus dan hanya akal-akalan saja oleh aktivis Haris Rusly Moti. Menurut dia, kebijakan tersebut diduga dapat menciptakan praktik korupsi.
Haris Rusli Ngaku Bakal Mundur Jika Jadi Mahfud Md, Begini Alasannya
"Sobat, jika saya jadi @mohmahfudmd pasti sudah berkemas & ngepak barang, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Mau ditaruh di mana muka kita jika Pilkada 2022 tetap diundur 2024?." ujarnya.