Jadi pendapat Hadi tentu akan bisa mempengaruhi keputusan Jokowi dalam memilih suksesor pengganti Hadi. Jokowi pastilah akan menanyakan siapa yang paling pas menjadi suksesor Hadi.
“Meskipun Mahfud bukan orang partai, namun dukungan NU sangat kuat. Karena itu, bila Mahfud diganti ada kemungkinan akan mendapat reaksi keras dari NU. Hal itu kiranya tidak diinginkan Jokowi,” tuturnya.
Beredar kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mencopot Menko Polhukam Mahfud MD yang digantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi heboh.
Akan tetapi kata Muslim, Mahfud merupakan sosok yang mewakili KAHMI dan NU. Dengan demikian, Muslim menyarankan Jokowi harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum mencopotnya.
Kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2243/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021. Penerimaan laporan kenaikan pangkat berlangsung di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/10).
"Informasi yang saya terima, Pak Jokowi mau Pak Hadi masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud (sebagai Menko Polhukam)," katanya.
"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."
Jadi, tradisi pergantian panglima TNI secara bergantian dari ketiga angkatan mulai diberlakukan sejak era Presiden Abdurahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pemberlakukan tradisi itu mengacu pada UU TNI.