Ormas tersebut yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhit (JAT), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).
Kasus yang sudah bergulir sejak 2017 itu disebut sengaja dibuka lagi oleh kepolisian setelah sempat sekian lama tak terdengar kelanjutannya.
Mereka adalah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh yang kerap berafiliasi dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.
Di tengah tingginya aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mnegingatkan semua pihak agar memwaspadai kehadiran kelompok radikal ISIS. Menurutnya, kelompok tersebut akan memanfaatkan kelompok penolak UU Omnibus Law untuk mengacaukan kondisi Indonesia.
Pada HUT ke-75, TNI diminta untuk lebih fokus menangani bahaya dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diyakini masih ada di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Ahmad Dhani.
"Kedatangan TKA ini kan sudah ada kejadian sebelumnya. Jadi tim sudah tau tugasnya. Apalagi terkait protokol kesehatan Covid-19 semua harus mematuhi aturan tak terkecuali," tuturnya.
Komandan Densus 99 Banser NU, Muhammad Nuruzzaman menilai ideologi komunis sudah tidak dipakai oleh negara-negara di dunia. Komunis telah mati, apalagi PKI.
Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber oleh Alpin Adrian terus diperbincangkan oleh publik hingga saat ini. Meski pelaku penusukan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, beberapa kelompok seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Front Pembela Islam (FPI) tetap mempersoalkannya.
Dilaporkannya Eks juru bicara Hizbut Tahir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto ke polisi langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Dia mengaku senang dengan laporan yang dilakukan ke Polda Metro Jaya tersebut.