Pimpinan perusahaan negara atau BUMN diingatkan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan) agar memwaspadai dakwah yang disampaikan oleh kelompok HTI atau Wahabi selama Ramadhan. Ketua Joman Imanuel Ebenezer mengatakan, kelompok HTI dan Wahabi sedang melakukan penetrasi di BUMN selama Ramadhan, salah satunya terjadi di BUMN Pelni.
Ketua DPP PKS ini menganggap KPI telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Setelah berita putus dengan kekasihnya menjadi heboh hingga tranding di twitter, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep akhirnya muncul ke publik. Kaesang muncul melalui video dengan sedikit klarifikasi soal putusnya dengan Felicia Tissue.
“Ternyata yg bikin gaduh bangsa ini adlh kakak pembina & para buzzer peliharaannya.” tegasnya lagi.
"Ketentuan dalam draf RUU Pemilu itu jelas telah melampaui batas, bahkan boleh disebut melanggar ketentuan terkait hak politik warga negara," kata Ismail.
"Anak PKI saja banyak yang jadi pejabat dan menjadi anggota dewan. Yang dilarang itu organisasinya, bukan orangnya. Kecuali hukum menyatakan bahwa seseorang itu dicabut hak politiknya karena pelanggaran-pelanggaran yang serius," kata Rofiq.
Mengatur larangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi calon peserta pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Draf revisi Undang-undang (UU) tentang Pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2021 mengatur larangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi calon peserta pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma di jalan Sudirman-Thamrin dikritik oleh banyak pihak termasuk eks Mensos Bachtiar Chamsyah. Dia mengaku terkejut, karena selama ini tak pernah ada pengemis atau gelandagan di jalan protokol tersebut.
"Mungkin korupsi itu lebih dekat dengan Pancasila daripada syariat Islam, kenapa? Karena mantan koruptor bisa menjadi anggota DPR sedangkan mantan HTI tidak boleh jadi wakil dekan," katanya"