“Respon kelompok-kelompok pro rezim menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sense of crisis atas fakta yang sedang berjalan saat ini, dan tidak peduli tentang masa depan Indonesia,” ujarnya.
"Kewajiban negara sediakan fasilitas belajar. Pulsa atau paket internet saat Covid, juga termasuk fasilitas belajar yang harus disediakan negara," ungkapnya.
"Presiden Jokowi tidak bisa begitu saja cuci tangan dengan mengorbankan Menko karena bagaimanapun Jokowi yang mengeluarkan Perpres Kartu Pra Kerja. Meskipun sudah dikritisi sejak awal oleh masyarakat, tetap saja Pemerintah ngotot Kartu Pra Kerja dijalankan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf menilai pengalihan dana simpanan penyelenggaraan haji untuk penguatan rupiah memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan negara.
Singapura melakukan tes 24.600 per 1 juta penduduk, sementara Indonesia hanya melakukan tes 413 per 1 juta penduduk.