Akademisi: Wacana Bubarkan FPI Jangan Semata Karena Phobia Kekuasaan

Selasa, 24/11/2020 13:31 WIB

Wacana pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menjadi kontroversi dikalangan masyarakat ada yang pro dan kontra, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Adi Purnomo Santoso menegaskan pemerintah harus punya landasan yang konstitusional.


Esensi RUU Cipta Kerja: Proses Legislasi yang Ugal-ugalan

Jum'at, 16/10/2020 00:01 WIB

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat 5 tahapan proses legislasi. Yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan omnibus law pada saat pidato presiden di hadapan MPR saat pelantikan untuk periode kedua. Sejak saat itu, presiden dengan bangganya mempromosikan metode ini di hadapan beberapa tamu negara sahabat.


Pusat Studi FH UI Menilai Penyusunan UU Cipta Kerja Jorok

Kamis, 15/10/2020 19:21 WIB

Penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) ugal-ugalan. Perumusan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law hingga simpang siur naskah UU yang telah disahkan.


Rilis Catatan Kritis, FH UGM Beberkan Sejumlah Masalah UU Cipta Kerja

Senin, 12/10/2020 11:22 WIB

Tim FH UGM memaparkan beberapa permasalahan penting ada dalam 11 cakupan bidang dalam RUU tersebut.


Pembicara Diteror, Diskusi Pemecatan Presiden Dibatalkan CLS FH UGM

Sabtu, 30/05/2020 05:24 WIB

Sejak awal kemunculan informasi bahwa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menggelar diskuisi bertajuk `Persoalan Pemecetan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sisitem Ketatanegaran` dengan Pembicara Utama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Nimatul Huda langsung dituduh sebagai kegiatan makar.


Babak Belur, Mahasiswa Untirta Dipukuli 4 Polisi saat Aksi DPR

Jum'at, 27/09/2019 14:17 WIB

Muhammad Yahya Ihyaroza, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) menjadi salah satu korban aksi DPR.


Pakar Hukum: Jangan Sampai MK Jadi Mahkamah Kliping

Jum'at, 21/06/2019 18:38 WIB

Edi Hiariej, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) jadi Mahkamah Kliping. Hal ini ditenggarai oleh bukti pemohon yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres berupa link berita.


Pengamat: Permohonan Kubu 02 di MK Cacat Formal dan Bermasalah

Minggu, 16/06/2019 17:45 WIB

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berisiko mendapatkan masalah kelak. Hal ini karena pada sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 tidak harus membacakan perubahan permohonan.