"Sekarang sudah bukan masalah lonjakan saja, tapi kemungkinan ada strain baru yang made in Indonesia. Terjadi di Indonesia yang pandeminya tidak terkendali, jadi sangat besar potensi menghasilkan strain baru," kata Dicky.
"Sebetulnya prinsip vaksinasi itu harus voluntary, tidak mewajibkan dalam artian ada hukuman, karena itu cenderung kontraproduktif. Yang harus dibangun adalah trust dengan strategi komunikasi risiko yang tepat oleh pemerintah," kata Dicky.
"Kita testing tracing rendah kok berani-beraninya mikro. Ini bom waktu. Nanti orang-orang yang dianggap aman bisa keluar semaunya. Padahal dia adalah mungkin orang-orang berisiko," jelasnya.
Untuk membahas penanganan pandemi corona, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumpulkan para ahli epidemiologi.
"Data itu masalah klasik di Indonesia, dan itu akan menjadi hambatan pertama, untuk data nakes prioritas vaksin saja masih ada kekeliruan," tuturnya.
Pakar epidemilogi atau epidemilog mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar sadar bahwa vaksinasi itu beda dengan pemilihan presiden (Pilpres). Hal itu terkait proses penusukan atau suntik vaksin dengan tusuk surat suara saat Pilpres.
Varian baru Covid-19 yang berkembang di China, kata Dicky memiliki kekuatan penularan yang sangat tinggi. Strain baru ini juga bisa meningkatkan angka kematian.
Kasus Covid-19 di Indonesia beberapa kali mencetak rekor, bahkan Sabtu (16/01/2021) penambahan kasus mencapai 14.224 orang dan menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi ini.
"Apa yang harus kita syukuri kalau kita jadi hotspot terbesar di Asia Tenggara? Artinya, jumlah kasus paling tinggi, kematian paling tinggi. Dari sisi kesehatan, saya belum melihat kita punya prestasi baik," kata dia.