Indonesia memiliki segudang `harta karun` dalam hal ini adalah sumber daya mineral khususnya uranium dan juga thorium. Kedua `harta karun` Indonesia itu sejatinya dinilai layak sebagai sumber daya bahan baku untuk pengembangan pembangkit listrikm tenaga nuklir (PLTN).
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pembeantasan Korupsi (KPK) mendakwa pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri hingga merugikan negara mencapai Rp11 miliar. Sri Utami diduga melakukan kegiatan fiktif.
"Mengingat ini menjadi kepentingan nasional, material batu quarry diproduksi hanya untuk keperluan material proyek, tidak untuk dikomersialkan. Jadi tidak ada diberikan izin pertambangan," kata Menteri Arifin.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menghentikan penambangan emas yang dilakukan oleh PT Trio Kencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diberikan tugas baru sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada kabar jika Menteri ESDM sebelumnya yakni Arifin Tasrif tengah sakit.
"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," kata Mulyanto.
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat temuan kandungan `harta karun` super langka di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Tengah. `Harta karun` itu adalah mineral logam tanah jarang dan potensi logam raw critical material yang jumlahnya besar.
Indonesia berencana mengekspor listrik ke Singapura. Listrik yang dihasilkan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengancam akan melaporkan Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kebohongan publik lantaran berusaha menutupi adanya sindikat perusahaan raksasa batubara yang tidak setorkan Domestic Market Obligation (DMO) nya ke negara.