Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui sepuluh calon Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nama-nama tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna.
Nama-nama tersebut diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk dipilih menggantikan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 19 Februari mendatang.
Pertama pada 29 Maret 2019 untuk LHKPN 2018 dengan laporan kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386. Ia melaporkan harta itu selaku Deputi Penindakan KPK.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo terbukti melanggar kode etik terkait pemberitaan soal penarikan kembali penyidik Kompol Rosa Purba Bekti ke instansi asal yakni Polri. Yudi juga dijatuhkan sanksi ringan terkait kode etik.
“Saya ini orang kerja, prinsipnya saya tetap kerja saja. Saya akan hadiri karena sidang ini kegiatan yang dilakukan sebagai wujud amanat undang-undang," kata Firli.
"Dewas masih akan terus kumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang tahu, mendengar, melihat, dan/atau memiliki info terkait isu tersebut," katanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecewa dengan keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang telah menghapuskan nilai religiusitas dalam kode etik pimpinan KPK. Seharusnya nilai religiusitas diperkuat bukan malah dihapuskan.
"Sangat tidak mustahil kekhawatiran terjadi kebocoran atau pembocoran sangat mungkin justru di antaranya dengan adanya dewan pengawas yang apalagi memiliki kewenangan pro-justitia," kata Busyro.
Mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Helmy Yahya menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, hari ini.
Izin Dewas yang belum dikantongi penyidik saat akan menggeledah kantor partai berlambang banteng itu hanya alibi yang dibuat oleh pimpinan KPK