Hari Ini Kementerian Keuangan Kembali Lelang Aset Tommy Soeharto
Hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan melelang aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto hasil sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tak Cuma Filantropi, Kemenkeu Bongkar 6 Skema Biayai Bangun IKN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tak hanya bertumpu pada kantong negara atau APBN saja, melainkan akan ada enam skema pembiayaan yang disiapkan.
Ramai Harta Karun di Lumpurnya, Apa Kabar Utang Lapindo Rp 2 Triliun?
PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) sebagai penanggung jawab utang dana talangan penanganan bencana Lumpur Lapindo masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, LMJ baru membayarkan Rp5 miliar.
Pegawainya Terlibat Pemalsuan Data BLBI, Kemenkeu Buka Suara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal penangkapan satu pegawai mereka yang diduga memalsukan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Makin Tajir, Kekayaan Negara RI Naik Rp 4.397 Triliun
Aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) disebutkan mengalami kenaikan senilai Rp 4.397 triliun. Hal itu dungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban.
Satgas Panggil 6 Obligor BLBI ke DJKN, Ada Group Bakrie
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyampaikan ada enam obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memenuhi panggilan Satgas BLBI pada Jumat (17/9/2021) ini.
Tumpang Tindih Lembaga Penguasa Aset Negara Akibat Berburu Rente
Lembaga pemerintah pengelola aset negara seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero dinilai banyak kalangan sebagai pemborosan anggaran. Karena lembaga itu dinilai tumpang tindih dengan lembaga pengelola aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selain itu, lembaga PT PPA ini juga dituding banyak kalangan sebagai kepanjangan tangan mafia untuk menggerus aset negara yang bernilai triliunan rupiah, termasuk soal aset BLBI yang dulu dikuasai oleh BPPN dan kini berubah menjadi PT PPA.