Hari Ini Kementerian Keuangan Kembali Lelang Aset Tommy Soeharto

Rabu, 27/04/2022 10:17 WIB

Hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan melelang aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto hasil sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Tak Cuma Filantropi, Kemenkeu Bongkar 6 Skema Biayai Bangun IKN

Sabtu, 09/04/2022 14:00 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tak hanya bertumpu pada kantong negara atau APBN saja, melainkan akan ada enam skema pembiayaan yang disiapkan.


Ramai Harta Karun di Lumpurnya, Apa Kabar Utang Lapindo Rp 2 Triliun?

Jum'at, 28/01/2022 20:40 WIB

PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ) sebagai penanggung jawab utang dana talangan penanganan bencana Lumpur Lapindo masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, LMJ baru membayarkan Rp5 miliar.


Pegawainya Terlibat Pemalsuan Data BLBI, Kemenkeu Buka Suara

Senin, 24/01/2022 11:18 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal penangkapan satu pegawai mereka yang diduga memalsukan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Makin Tajir, Kekayaan Negara RI Naik Rp 4.397 Triliun

Senin, 15/11/2021 15:44 WIB

Aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) disebutkan mengalami kenaikan senilai Rp 4.397 triliun. Hal itu dungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban.


Satgas Panggil 6 Obligor BLBI ke DJKN, Ada Group Bakrie

Jum'at, 17/09/2021 18:00 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyampaikan ada enam obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang memenuhi panggilan Satgas BLBI pada Jumat (17/9/2021) ini.


Tumpang Tindih Lembaga Penguasa Aset Negara Akibat Berburu Rente

Minggu, 20/09/2020 12:16 WIB

Lembaga pemerintah pengelola aset negara seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero dinilai banyak kalangan sebagai pemborosan anggaran. Karena lembaga itu dinilai tumpang tindih dengan lembaga pengelola aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selain itu, lembaga PT PPA ini juga dituding banyak kalangan sebagai kepanjangan tangan mafia untuk menggerus aset negara yang bernilai triliunan rupiah, termasuk soal aset BLBI yang dulu dikuasai oleh BPPN dan kini berubah menjadi PT PPA.