Jangan Asal Teken, Perhatikan Kontrak Kerja Sesuai UU Cipta Kerja ini
Rasa bahagia yang meluap-luap akibat diterima kerja di Tempat impian, terkadang membuat lupa diri hingga lupa memperhatikan hal terpenting ini, yaitu kontrak kerja.
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Dinilai Tak Jelas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dinilai tidak jelas oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Putusan itu telah menggarisbawahi kalimat pembatalan atau penangguhan UU Cipta Kerja yang belum menemukan kesimpulan yang tegas.
Banjir Kritik Pembahasan Super Cepat RUU Ibu Kota Negara
LSM Pencinta Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang super cepat terkesan dipaksakan dan mengulang inkonstitusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja.
Tantangan Politik 2022: UU Cipta Kerja dan Konflik Laut China Selatan
Peneliti politik Sigmaphi Reno Koconegoro mengungkapkan politik luar negeri pada 2022 akan berpusat pada relasi ekonomi politik dan pertahanan Tiongkok-dunia.
350 Korporasi Ilegal Kelola Hutan Jadi Selamat Berkat UU Cipta Kerja
"Kita masih menghitung, ada kurang lebih 350 perusahaan yang akan dapat pemutihan. Padahal sebelum UU Cipta kerja itu ilegal beroperasi di kawasan hutan begitu," kata Wahyu.
Yang Perlu Diwaspadai Pasca Keputusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Sebenarnya kalau suatu Undang Undang itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat maka Undang Undang itu mengandung makna inkonstitusional selama syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi oleh pembuatnya.
Tanpa Akta Notaris, Begini Cara Mendirikan PT Sesuai UU Cipta Kerja
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pada (2/2/2021) lalu, bahwa masyarakat kini bisa mendirikan perseroan terbatas (PT) tanpa perlu tanpa memerlukan akta notaris. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Selama UU Ciptaker Diperbaiki, Pemerintah Tak Buat Kebijakan Strategis
Mahfud pun menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan tidak mengeluarkan kebijakan strategis selama UU Cipta Kerja dalam masa perbaikan. Namun, dia menekankan, pemerintah masih boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif.
Desakan Revisi UU Cipta Kerja, Hakim MK: Bisa Jika Ditemukan Cacatnya
Hakim konstitusi Saldi Isra menanggapi ramai pro-kontra putusan UU Cipta Kerja. Baginya wajar sebuah putusan menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat.
UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional, Mahfud MD: Kok Tetap Berlaku?
“Memang kalau ditanya ke saya lho kok putusannya kok inkonstitusional, kok tetap berlaku ya? Itu pertanyaan saya sebagai ahli hukum,” kata Mahfud.