Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja mengendus adanya upaya pembusukan dari sejumlah pihak terhadap aksi akbar buruh yang akan dilakukan pada 10 Agustus 2022 mendatang.
Di Gedung Sate Bandung berkumpul para pekerja yang bersiap-siap melakukan aksi long march menuju Gedung DPR Senayan Jakarta.
Ada permasalahan dalam aturan turunan Undang-Undang Cita Kerja. Oleh karena itu, pemerintah berencana merevisi peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (pp), hingga peraturan menteri. Revisi akan dilakukan setelah perbaiki isi UU Cipta Kerja selesai.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa dampak adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, uang Rp 3 triliun per hari tidak jadi beredar dan diperoleh oleh pensiunan di perusahaan swasta di Indonesia.
Revisi UU Peraturan Perubahan Perundang-undangan (PPP) diduga akan menjadi tameng Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Diduga dengan revisi itu, UU Ciptaker tidak perlu direvisi untuk bisa disebut konstitusional.
Ratusan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR dalam rangka Hari Perempuan Internasional sembari menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
Ribuan Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi, menolak omnisbus law UU Cipta kerja, di depan Gedung DPR RI pada senin siang ( 07-02-22).
Sejumlah massa buruh mulai bergerak ke Gedung DPR untuk menggelar unjuk rasa demi menyuarakan kembali penolakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (7/2).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat dan cacat formal tidak perlu dibahas DPR dan Pemerintah lagi.