MUI Jakarta Luncurkan Mujahid Cyber Lawan Hoax dan Buzzer

Untuk melawan hoax dan buzzer yang kian masif saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta meluncurkan Mujahid Cyber. Ahmad Fahrur Rozi berharap Mujahid Army tidak digunakan untuk tujuan politik.

Apa Sih Yang Tidak Dipersoalkan Dari Seorang Anies Baswedan?

Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden.

Siapa yang Membangun Budaya Perpecahan

Tuding Para Buzzer Digaji Negara Capai Rp 75 Miliar Hancurkan Apa

BuzzeRp Diprediksi Sebentar Lagi Punah, Satu per Satu Bakal Ditendang!

"Masa depan buzzer? bentar lagi punah, kok. Satu-satu ditendang," kata dr Tifa, dikutip dari twitter @DokterTifa, Senin, 18 April 2022.

Laporan HAM AS Sorot Buzzer, Refly: Mereka Punya Link dengan Kekuasaan

“Ini adalah khas dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana Presiden Jokowi dipilih kemudian dibela oleh para buzzer. Itu yang membedakan Jokowi dengan SBY, karena SBY dibela oleh Partai Demokrat, baik saat 2004 maupun 2009,” katanya dikutip dalam channel YouTube Refly Harun, pada Senin, 18 April 2022.

Laporan HAM AS: Pemerintah Indonesia Danai Langsung Operasi Buzzer

Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro-pemerintah maupun anti-pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejulah operasi buzzer.

Akun Twitter Wantimpres Hapus Cuit Jenguk Ade Armando, Malu Ketahuan?

Belum lama ini, akun Twitter resmi Wantimpres RI terciduk menghapus tweet jenguk Ade Armando yang masih terbaring di rumah sakit. Akibatnya saat merespons jejak digital yang tertinggal, ramai tokoh dan warganet berkomentar sinis.

Ade Armando Dinilai sebagai Buzzer dan Bukan Dosen

Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan banyak pihak yang menilai Ade Armando bukanlah seorang dosen tetapi seorang buzzer. Hal itu pula yang melahirkn aksi penganiayaan.

Parlemen Mati-Rezim Pelihara Buzzer, Ini 5 Tanda Kemunduran Demokrasi

Praktik otoriter ditunjukkan melalui menguatnya wacana penundaan Pemilu 2024 sehingga berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu pula dengan intervensi pemerintah atas hukum sehingga berdampak pada kriminalisasi aktivis di kalangan masyarakat.