"Kami buruh Sandang Sari digugat oleh pihak perusahaan. Adapun, gugatan tersebut sebagai tuduhan PMH atas aksi protes spontanitas yang kami lakukan," ujarnya.
Kalangan buruh mendesak agar upah minimum tahun 2021 naik dan tegas menolak permintaan kalangan pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko membantah adanya tudingan miring yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law melenceng dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
Kontroversi pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law terus berlanjut. Para akademisi, organisasi buruh, dan gerakan sipil tidak henti-hentinya menguliti berbagai mitos kenikmatan yang ditawarkan oleh Undang-undang sapu jagat itu. Pertanyaan yang muncul kemudian, untuk siapa sesungguhnya Omnibus Law dibuat?
Serikat Buruh Internasional (SBI) atau Global Union menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan. Selain itu, mereka juga mendesak untuk melakukan negosiasi ulang, dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja terkait masalah tersebut.
Aksi demo penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law dipastikan bakal terus berlanjut. Bahkan, dalam rencananya, aksi ke depannya tak hanya menolak tetapi mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membatalkan UU yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober tersebut.
Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan melakukan demo untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10/2020). Gerakan Buruh Jakarta terdiri atas aliansi serikat pekerja/buruh yang berkedudukan di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menampung aspirasi dari 25 perwakilan buruh di Jawa Timur soal Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut draf UU Cipta kerja versi 812 halaman, terjadi perubahan bunyi pasal yang mengatur soal pesangon buruh. Konfirmasi dari DPR atas draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman diterima media pada Selasa sore (13/10/2020). Pihak DPR mengatakan draf versi 812 halaman ini final.
"Mengapa ini kita lakukan karena kita sudah menyampaikan sikap kita mosi tidak percaya terhadap kekuasaan dan terus melakukan perjuangan tidak menempuh judicial review tapi kita mendesak untuk melakukan pembatalan omnibus law," ungkap Nining.