Penegakan Hukum Buka Ruang Legalisme Otokritik, ini Penyebabnya

Minggu, 24/07/2022 17:10 WIB

Kurangnya pengetahuan publik terhadap penegakan hukum membuka ruang terlalu lebar untuk legalisme autokratik di tengah masyarakat.  



Akun WhatsApp-Instagram Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Diduga Diretas

Kamis, 21/04/2022 12:45 WIB

Akun WhatsApp dan Instagram pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti dikabarkan mengalami peretasan.


Tokoh Sepakat Konstitusi di Ujung Tanduk & Harus Dilawan People Power

Minggu, 13/03/2022 06:59 WIB

"Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat (people power). People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama," kata pengagas perhimpunan, Ferry Juliantono.


Dinilai Langgar Prosedur, Sejumlah Ahli Desak TWK Diulang

Selasa, 07/09/2021 17:15 WIB

Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) guna alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN terus bergulir. Bahkan, ada yang mendesak ulang agar TWK digelar ulang.


Kebebasan Berpendapat Era Jokowi: Haris Beri Poin Satu & Rocky Minus 2

Senin, 05/07/2021 09:37 WIB

"Enggak ada skala di situ tuh, semua skala itu sudah hancur. Jadi skalanya sudah hilang, bahkan saya bilang negatif 2 saja sudah itu (penilaian)."


Pandemi Tidak Bisa Jadi Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Senin, 28/06/2021 05:04 WIB

"Kalau perpanjangan karena darurat, secara hukum tata negara tidak bisa serta merta," kata Bivitri dalam diskusi "Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden", Ahad, 27 Juni 2021.


Bivitri Susanti Beberkan Dugaan Motif Pendukung Ingin Jokowi 3 Periode

Selasa, 22/06/2021 09:37 WIB

"Saya duga, kelas menengah ke atas yang mendominasi responden, apalagi suku Jawa 40 persen sendiri. Jadi angka yang turun mengkonfirmasi kecenderungan yang saya sebut di atas," kata Bivitri.


Bivitri: Anggota FPI Bisa Beraktivitas Lagi Bila Organisasi Ganti Nama

Kamis, 31/12/2020 11:07 WIB

"Kalau dalam hal berorganisasi, seperti halnya dengan pemikiran, tidak bisa dilarang. Hukum hanya bisa mengatur perilaku. Kalau seperti ini, ya besok FPI tinggal ganti nama saja ya sudah tidak melanggar," ujar Bivitri


Satu Pasal Janggal, Bisa Jadi Alasan MK Batalkan UU Cipta Kerja

Selasa, 03/11/2020 10:37 WIB

"Menurut saya ini menggambarkan betul betapa ugal-ugalannya pemuatan undang-undang ini. Benar-benar dikebut sudah 6 kali direvisi masih ada yang salah perbaikan," kata Bivitri.