Anggaran Kereta Cepat Bengkak, Faisal Basri: China Enggak Pernah Rugi!
Pemerintah China disebut tidak pernah rugi akibat pembengkakan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Segera Cabut UU Cipta Kerja Sialan!
Di Gedung Sate Bandung berkumpul para pekerja yang bersiap-siap melakukan aksi long march menuju Gedung DPR Senayan Jakarta.
DPR Harus Bikin Pansus Kereta Cepat, Kalau Nggak Mau Berarti Banci!
Rektor Universitas Paramadina yang juga merupakan Ekonom Senior, Profesor Didik J. Rachbini menilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakkan biaya tidak perlu dilanjutkan.
Pemerintah Banderol Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 250 Ribu
Pemerintah lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung berkisar antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu.
Ini Sejumlah Masalah dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pasca China meminta Indonesia menanggung pembengkakan biaya dengan APBN, Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi topik perbincangan banyak kalangan.
Ongkos Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp118 Triliun
Saat ini biaya diperkirakan pembangunan tembus US$7,9 miliar atau Rp118,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
China Minta Indonesia Tanggung Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat
Pemeirntah China meminta Indonesia untuk ikut menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu disampaikan China melalui China Development Bank (CDB).
Bakal Hadiri G20, Presiden China akan Lihat Proyek KCJB
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan dipantau langsung oleh Presiden China Xi Jinping. Xi Jinping dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia saat bertepatan dengan pelaksanaan puncak Presidensi G20.
Andi Sinulingga Sindir Keras Proyek Kereta Cepat yang Terancam Mundur
Sorotan dari masyarakat terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang terancam mundur kian ramai. Seperti diketahui, potensi proyek molor ini sendiri sempat disampaikan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7).