Kritik Festival HAM, YLBHI: Tak Patut Merayakan dengan Pelanggarnya!

Selasa, 16/11/2021 23:00 WIB

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai festival itu memberi ruang bagi orang-orang yang menurutnya telah melanggar HAM banyak warga.  


YLBHI Duga Wacana Amendemen UUD untuk Pemindahan Ibu Kota Negara

Rabu, 15/09/2021 17:40 WIB

Wacana amendemen UUD 1945 diduga erat kaitannya dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.


Kasus Pembunuhan Munir, 100 Tokoh ke Jokowi: Usut Aktor Intelektual!

Selasa, 07/09/2021 12:35 WIB

Sebanyak 100 tokoh dan perwakilan organisasi demokrasi menyampaikan pernyataan bersama mengenang kematian aktivis HAM Munir Said Thalib atau Munir, yang genap 17 tahun pada 7 September 2021 mendatang.


Rangkap Jabatan, YLBI: Ari Kuncoro Aktor Penting Muluskan Omnibus Law!

Kamis, 22/07/2021 05:35 WIB

Menanggapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai diubahnya PP Statuta UI tersebut untuk melindungi Ari Kuncoro. Apalagi, dia merupakan aktor penting untuk memuluskan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.


Hindari Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga, Pemerintah Pakai `PSBB-PPKM`

Senin, 19/07/2021 05:46 WIB

"Kalau sanksi kenapa menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan. Tapi ketika penerapan kekarantinaan, kenapa bukan pakai UU (yang sama)," kata Asfin dalam konferensi persnya pada Minggu (18/7/2021).


YLBHI: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Mirip Litsus era Orde Baru

Senin, 14/06/2021 06:51 WIB

"TWK itu adalah litsus model baru pemerintahan saat ini, Litsus itu adalah sebuah instrumen untuk mengendalikan masyarakat yang digunakan pemerintah orde baru yang waktu itu menyasar soal PKI, tapi narasi besarnya adalah ekstrem kanan dan kiri," kata Asfinawati.


Pasal Penghinaan di RUU KUHP, YLBHI: Bukti Presiden & DPR Antikritik!

Selasa, 08/06/2021 11:35 WIB

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau ga boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi," ujarnya.


Rencana Pelemahan & Penyingkiran Pegawai KPK Kritis Muncul Sejak 2019

Selasa, 01/06/2021 21:54 WIB

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkap fakta baru soal gerakan pelemahan KPK. Menurut dia, rencana tersebut mulai muncul sejak tahun 2019, termasuk untuk menyingkirkan pegawai KPK yang kritis.


Pernyataan Hendardi soal Tes Pegawai KPK, Direktur YLBHI: Hoaks!

Senin, 24/05/2021 05:25 WIB

Menurut Asfinawati, ucapan Hendardi seolah-olah mengisyarakatkan ketika Jokowi meminta agar pimpinan KPK tak memberhentikan 75 pegawai KPK hanya karena tak lolos TWK, itu telah melanggar UU Nomor 19 tentang KPK.


Soal Pemerintah Siap Dikritik Keras, YLBHI: Tertibkan Buzzer!

Rabu, 10/02/2021 05:06 WIB

"Kan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain," kata Asfin.