Ketua DPR Puan Inginkan Wacana Presiden 3 Periode Dikaji

Rabu, 27/11/2019 10:45 WIB

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan wacana jabatan Presiden 3 periode perlu kajian yang lebih mendalam. Puan mengatakan wacana itu akan dibawa dan dibahas di Komisi ll DPR RI.


PPP Tak Terima Kejaksaan Agung Larang CPNS LGBT

Minggu, 24/11/2019 12:35 WIB

Menurut Arsul, semestinya tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara. Selagi LGBT tersebut tidak melakukan perilaku cabul, maka menurutnya, tidak boleh dilarang.


MPR Minta PA 212 Tak Mengancam Sukmawati

Jum'at, 22/11/2019 20:20 WIB

PA 212 mengancam akan membuat gelombang massa jika Sukmawati Soekarnoputri tidak diproses hukum terkait kasus dugaan penistaan agama setelah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno.


Komisi III DPR Janji Kawal Kasus Anak Bupati Majalengka

Jum'at, 15/11/2019 22:05 WIB

Komisi III DPR RI memastikan akan mengawasi kasus penembakan yang dilakukan Irfan Nur Alam, anak Bupati Majalengka. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut jika pihaknya meminta atensi para pimpinan Polri jika ada indikasi ketidakwajaran dalam penanganan kasus anak Bupati Majalengka itu.


Jokowi Tak Mau Teken, UU KPK Tetap Sah dan Berlaku

Jum'at, 18/10/2019 15:01 WIB

Presiden Joko Widodo disebut tak mau menandatangani UU KPK baru. Kendati demikian, UU KPK baru itu tetap berlaku sah dan mengikat.


Ini Tokoh-Tokoh yang Bikin Jokowi Galau Terbitkan Perppu KPK

Sabtu, 05/10/2019 06:20 WIB

Tokoh-tokoh yang menolak Presiden mengeluarkan Perppu tentang KPK


Tolak Perppu KPK, PPP & Nasdem Pilih `Legislative Review`

Selasa, 01/10/2019 12:20 WIB

PPP dan Nasdem Tolak Perppu KPK.


Arsul Sani: KPK Mendiskriminasi Narapidana Korupsi

Rabu, 25/09/2019 11:30 WIB

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani mengatakan, selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendiskriminasi hak-hak narapida kasus korupsi. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK dituding tidak memberikan hak remisi dan hak cuti narapidana.


RKUHP Dirampungkan DPR & Pemerintah Tertutup di Hotel Mewah

Selasa, 17/09/2019 08:45 WIB

Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim DPR dan pemerintah sudah merampungkan seluruh substansi dalam rancangan undang-undang tersebut.


RKUHP Rampung, Kades Bisa Lapor Pasangan Kumpul Kebo

Senin, 16/09/2019 21:44 WIB

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP telah dirampungkan oleh pemerintah dan DPR.