Survei SMRC: Mayoritas Publik Tolak Amendemen UUD 1945

Jum'at, 15/10/2021 16:50 WIB

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, sebanyak 78 persen publik menolak amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.


Profesor ini Ungkap PPHN Berpotensi Akhiri Sistem Pemilu Langsung RI

Jum'at, 17/09/2021 20:30 WIB

Amandemen UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menuai penolakan luas. Selain itu, wacana amandemen dikhawatirkan dapat melebar, membuka kotak pandora yang salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden.  


Kata MPR soal Penumpang Gelap dalam Amandemen UUD 1945

Jum'at, 17/09/2021 17:46 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan atas rencana Amandemen terbatas untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).


Jokowi Tak Larang Usul Perpanjangan Jabatan Presiden: Bagian Demokrasi

Kamis, 16/09/2021 10:56 WIB

“Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan. Nggak mungkin saya larang. Karena Ini bagian dari demokratisasi. Wong yang dulu bikin hashtag #2019GantiPresiden saja nggak saya larang. Masa ini saya larang orang beropini dan pendapat. Itu kan terserah mereka,” jelas Jokowi.


Busyro Tanya ke MPR: Apa Benar Amandemen UUD Jawaban Persoalan Rakyat?

Senin, 13/09/2021 22:25 WIB

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, meminta MPR berpikir jernih sebelum memutuskan melanjutkan wacana amandemen UUD untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Dia pun mempertanyakan apakah amandemen UUD 1945 menjadi solusi terbaik dari permasalahan masyarakat saat ini.  


Bukan Presiden 3 Periode, Bamsoet ungkap 2 Pasal Amandemen UUD 45 ini

Senin, 13/09/2021 18:10 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan wacana amandemen UUD 1945 merupakan rekomendasi MPR sebelumnya yang masih dikaji. Dia menegaskan amandemen hanya membahas Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan tak ada satu pun pembahasan terkait presiden 3 periode.  


Warga Tunisia Ricuh, Presiden Amandemen UUD dan Bubarkan Parlemen

Minggu, 12/09/2021 15:00 WIB

Presiden Tunisia Kais Saied mengumumkan rencana mengamendemen konstitusi serta membentuk pemerintahan baru. Hal itu dilakukan setelah memecat perdana menteri dan menangguhkan parlemen dalam gerakan yang dinilai sebagai kudeta.


Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945, Fadjroel Minta Pendukungnya Tobat

Sabtu, 11/09/2021 16:10 WIB

Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan Jokowi menolak wacana rencana amandemen UUD 1945 sebagai upaya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.  


Soal Amandemen, Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Ada Urusan!

Sabtu, 11/09/2021 12:25 WIB

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengomentari terkait wacana amandemen UUD 1945 dan penambahan masa jabatan presiden. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana itu. Terlebih, amandemen UUD 1945 bukan kewenangan eksekutif melainkan MPR RI.


Mengawal Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Wacana Amandemen UUD 1945

Sabtu, 11/09/2021 08:59 WIB

Memasuki arena konstitusi adalah saat-saat yang penuh tantangan berat bagi Anwar Usman. Baru tiga tahun menjabat sebagai Hakim, lembaganya digoncang oleh kasus hukum. Pimpinannya saat itu, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas praktik lancung menerima suap dalam sejumlah sengketa pilkada. Sejak saat itu, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konsitusi jatuh di titik terendah.