"Sobat, jika tak ada obesesi pindah ibu kota baru, obsesi infrastruktur & obsesi pertumbuhan ekonomi, saya yakin angka kematian Covid bisa ditekan lebih rendah dari 94.000. Saya duga Presiden @jokowi anggap pembatasan sosial sebagai hambatan pindah ibu kota & bangun infrastruktur."
"Seluruh rakyat harus mendesak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan rakyat karena gagal melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945," pungkasnya.
Haris kemudian mensimulasikan kalau dalam sehari ada 10 juta transaksi, berarti pendapatan setiap harinya bisa menyentuh angka Rp 50 miliar.
"Sobat, Selamat Datang Zaman Pajak Kolonial. 1. Penghasilan Rp 50 juta/ tahun tarif PPh 5%. 2. Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta/ tahun tarif PPh 15%. 3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 25%. 4. Penghasilan di atas Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 30%" ujarnya.
"Sobat, jika saya jadi @mohmahfudmd pasti sudah berkemas & ngepak barang, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Mau ditaruh di mana muka kita jika Pilkada 2022 tetap diundur 2024?." ujarnya.
"Masa mega skandal Jiwasraya, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan tak melibatkan diantara para penguasa Istana? Kejagung sepertinya melokalisir kasus agar tak melilit penguasa," demikian kata Haris.
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah dilanda banjir bandang karena diguyur hujan lebat dalam waktu yang cukup lama. Namun, penyebab sebenarnya adalah karena kejahatan yang dilakukan oligarki tambang.
Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti menyebut pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sudah sejak awal ingin bekerja sama denga para kartel untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Hal itu khususnya terkait proyek pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan.
"Ini namanya penobatan sang pangeran. Tak ada pemilihan umum di Solo," kata Haris Rusly Moti.