Keturunan PKI Boleh Jadi TNI, Anak Jenderal Korban G30S Beri Respons

Senin, 04/04/2022 06:32 WIB

Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo mengatakan jika dia sebagai keluarga korban yakni para Jenderal Pahlawan Revolusi tidak menaruh dendam terhadap keluarga para pelaku kekejaman pada peristiwa G30S PKI.


Diusulkan Lemhannas Berada di Bawah Kemendagri, Begini Respons Polri

Selasa, 04/01/2022 07:54 WIB

“Polri dalam hal ini masih pada koridor amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 2/2002 tentang Polri,” tegasnya dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2022).



Pigai Tak Setuju Lemhannas: Usulan Polri di Bawah Menteri Berbahaya!

Minggu, 02/01/2022 08:00 WIB

Pegiat HAM yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai menilai usulan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sangatlah berbahaya.



Dinilai Anggap Jokowi Bak Tong Sampah, Pecat Gubernur Lemhanas!

Rabu, 13/10/2021 18:00 WIB

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi pernyataan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo yang menyebut rakyat punyanya presiden dan narasi `TNI bersama rakyat` adalah hal yang keliru.


Fadli Zon: Agus Widjojo Terlalu Lama Jadi Gubernur Lemhannas, Ganti!

Selasa, 12/10/2021 11:02 WIB

“Sudah terlalu lama jadi Gubernur Lemhannas. Sebaiknya segera diganti,” tutupnya.


Kecam Gubernur Lemhannas, KAMI: Logika `Rakyat Milik Presiden` Ngaco!

Selasa, 12/10/2021 05:47 WIB

"Rakyat menjadi milik presiden sebagai akibat adanya Pemilu Pilpres itu logika ngaco! Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan terpilihnya presiden," bunyi pernyataan KAMI Lintas Provinsi.


Pandangan Gubernur Lemhannas soal TNI Milik Presiden Tak Kontekstual

Senin, 11/10/2021 15:05 WIB

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Wartawan Senior mengomentari pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyebut bahwa TNI milik presiden, bukan rakyat.


Gubernur Lemhannas: Politik Dinasti Jadi Ancaman Demokrasi di Daerah!

Jum'at, 12/02/2021 11:22 WIB

Bagi dia, situasi ini bisa mengancam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, politik dinasti ini juga dinilai bisa melemahkan institusionalisasi partai politik.