Imbauan Mahfud MD soal Tolak Bayar Utang Pinjol Ilegal Dinilai Keliru

Senin, 25/10/2021 06:29 WIB

"Dari sudut hukum, kan argumennya (pemerintah) sendiri itu karena pinjolnya sendiri sudah melawan hukum. Artinya sudah bertentangan dengan hukum bahkan ada unsur pidananya. Karena itu tidak usah dibayar," jelasnya.


Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Rabu, 20/10/2021 06:50 WIB

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, wewenang polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat, badan, atau pakaian seseorang dibatasi oleh aturan dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.


Bikin Poster Selamatkan Aset Korupsi Rp39,7 T, Kejagung Dinilai Lebay

Kamis, 26/08/2021 06:49 WIB

"Seharusnya kejaksaan yang memang dalam struktur kenegaraan sebagai penuntut umum tugasnya adalah melakukan fungsinya dengan benar dan lurus. Percayalah jika fungsi sudah dilakukan dengan benar, tidak usah beriklan masyarakat akan mendukung dengan sendirinya," ujar Fickar.


Jika Jaksa Tak Lakukan Hal Ini, Maka Sidang Habib Rizieq Tak Sah

Kamis, 18/03/2021 14:46 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menggelar sidang perdana kasus dugaan kerumunan massa yang menjerat terdakwa Habib Rizieq Shihab. Namun, karena terkendala teknis, sidang yang dilakukan secara virtual itu ditunda.


Jika Terbukti, Beri Hukuman Mati Juliari, `Madam`, & `Anak Pak Lurah’

Kamis, 18/02/2021 07:34 WIB

Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat kasus korupsi bansos selain Juliari Peter Batubara (JPB) yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.


Pelanggaran HAM Berat, Penembak 6 Laskar FPI Bisa Diseret ke Belanda!

Kamis, 17/12/2020 11:32 WIB

“Tindakan ini bisa diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM, bahkan bisa diadili di ICC (International Criminal Court) di Den Haag,” katanya.


Bantah Mahfud MD, Pakar Hukum Ini Sebut Tarawih Tak Bisa Dipidana!

Rabu, 29/04/2020 07:24 WIB

Ia menjelaskan, sanksi pidana memang tertuang dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun sanksi tersebut seluruhnya untuk pelanggaran atas penetapan karantina. Sedangkan saat ini pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itupun tak diberlakukan di seluruh wilayah.


Majelis Hakim Harus Jelaskan Peran Sekjen PDIP di Kasus Wahyu Setiawan

Selasa, 14/04/2020 10:02 WIB

"Jika ada keterangan saksi yang menyatakan ada pertemuan antara Wahyu Setiawan dengan Hasto Kristiyanto, maka wajib hukumnya majelis hakim mendengar keterangan saksi Hasto," ucap Abdul Fickar Hadjar.


Andre Rosiade Jebak PSK, Pakar Hukum: Penjebak Bisa Dipenjara

Selasa, 11/02/2020 13:43 WIB

Aksi penjebakan lalu kemudian penggerebekan terhadap wanita pekerja seks komersial (PSK) di Padang oleh Andre Rosiade beebrapa waktu lalu makin ramai diperbincangkan. Tak hanya dari sisi moral, sisi hukumya pun dibahas.


Pakar Hukum Nilai Dewas KPK Bisa Jadi Jebakan Batman Bagi KPK

Sabtu, 21/12/2019 18:45 WIB

Presiden Joko Widodo telah melantik lima orang anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Jumat (20/12/2019) kemarin. Namun, pelantikan terhadap sistem baru yang ada di lingkungan pemeberantasan korupsi itu dinilai pakar hukum bisa memberikan jebakan bagi KPK dalam memberantas korupsi.