Anggota Dewas Bantah Terlibat dalam Kasus Penonaktifan Pegawai KPK

Senin, 26/07/2021 13:06 WIB

Tudingan yang menyebut dewan pengawas atau Dewas KPK terlibat dalam penonaktifan 75 pegawai karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dibantah oleh Albertina Ho. Anggota Dewas itu mengatakan dia tak terlibat dalam mmebentuk konsep surat penonaktifan pegawai KPK tersebut.



Saat KPK Diduga Bersiasat Tutupi Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai

Senin, 14/06/2021 07:09 WIB

Perwakikan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), meminta keterbukaan hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).


Aksi 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dikritik Fahri Hamzah

Jum'at, 11/06/2021 22:41 WIB

Langkah 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dikritik oleh mantan Pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah. Fahri mempertanyakan mengapa keributan baru terjadi setelah mereka dinyatakan tidak lulus.


Polemik TWK KPK, Komnas HAM Periksa Firli Bahuri Cs Hari Ini

Selasa, 08/06/2021 08:55 WIB

Namun, ia berharap agar pimpinan KPK dapat menghadiri panggilan. Hal itu semata-mata agar publik mengetahui secara jelas dan jernih terkait permasalahan TWK ini.


Firli Cs Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Kamis, 03/06/2021 17:11 WIB

Desakan 75 pegawai KPK agar surat keputusan (SK) penonaktifannya dicabut ditolak oleh pimpinan KPK. Hal itu seperti yang beredar dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.


Azyumardi Azra: Soal TWK Pilih Alquran atau Pancasila Lecehkan Agama!

Kamis, 03/06/2021 09:25 WIB

"Kenapa menyimpang? Karena isinya banyak mengandung pelecehan. Pelecehan terhadap agama. Mempertentangkan Alquran dengan Pancasila misalnya," ucal Azyumardi.


Tokoh NU Gus Nadir Sesalkan Twit Generasi Muda NU soal Pegawai KPK

Rabu, 02/06/2021 11:01 WIB

“Twit akun Generasi Muda NU ini tidak tawasuth dan tawazun, seperti ajaran para Kiai NU. Korupsi itu musuh bersama,” kata Nadirsyah Hosen melalui akun Twitter @na_dirs.


Busyro: KPK Sudah Lumpuh di Tangan Presiden Bersama DPR!

Selasa, 01/06/2021 10:07 WIB

"Satu revisi Undang-undang KPK. Melalui revisi Undang-undang KPK itulah KPK secara institusional bukan dilemahkan lagi itu sudah lumpuh di tangan Presiden bersama DPR. Wakil rakyat secara resmi mewakili konstituen," ucap Busyro.


Ini Kata PGI Pasca Diserang Narasi Dukung `Kadrun` soal 75 Pegawai KPK

Senin, 31/05/2021 08:55 WIB

"Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan. PGI tentunya mendukung sepenuhnya upaya pembenahan ini," katanya.