Hukum aturan pajak daerah. Seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian Indonesia, kinerja Penerimaan Pajak terlihat semakin optimis. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenkeu, pada akhir Maret 2023, realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp279,98 triliun atau tumbuh 40,35 persen (year-on-year/yoy).
Pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dengan menggunakan metode “omnibus” saat ini telah diakomodir secara resmi dalam ketentuan Pasal 42A dan Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Perubahan Kedua UU P3).
Investasi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui investasi baik investasi asing maupun dalam negeri mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebagai peradilan administrasi di Indonesia merupakan perwujudan salah satu pilar negara hukum (rechtstaat), yang bertujuan menyediakan sarana perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau penguasa.
Perselisihan pertanahan (antara orang perseorangan, badan hukum, atau bahkan lembaga) yang tidak berdampak luas dikategorikan sebagai sengketa tanah. Sebaliknya, dalam konflik tanah dampak yang timbul sudah atau cenderung berdampak luas. Perselisihan pertanahan akan menimbulkan efek ganda jika terjadi saat pelaksanaan pengadaan tanah. Hal ini berdasar selain karena kepemilikan tanahnya, dalam pengadaan tanah juga terdapat pemberian ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara.
Sebagian pihak menilai KUHP mengancam dan mencederai kemerdekaan pers juga berbahaya bagi demokrasi. Secara eksplisit terlihat ada upaya pengutamaan mekanisme pemidanaan (delik pers) terhadap karya dan kegiatan jurnalistik.
Perlu adanya analisis penegakan hukum tindak pidana gratifikasi menyusul penetapan RAT mantan pejabat ditjen pajak sebagai tersangka oleh KPK