Pardomuan Gultom, YLBH Keadilan Semesta Berencana

Analisis Hukum Aturan Pajak Daerah & Kemandirian Fiskal Daerah

Minggu, 20/08/2023 08:35 WIB

Hukum aturan pajak daerah. Seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian Indonesia, kinerja Penerimaan Pajak terlihat semakin optimis. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenkeu, pada akhir Maret 2023, realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp279,98 triliun atau tumbuh 40,35 persen (year-on-year/yoy).


Zaqiu Rahman, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Analisis Hukum Pasal 97A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Minggu, 13/08/2023 06:07 WIB

Pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dengan menggunakan metode “omnibus” saat ini telah diakomodir secara resmi dalam ketentuan Pasal 42A dan Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Perubahan Kedua UU P3).


Porman Hutabarat & Markoni Universitas Esa Unggul

Analisis Perlindungan Hukum Investasi Asing Pasca UU Cipta Kerja

Sabtu, 15/07/2023 09:06 WIB

Investasi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui investasi baik investasi asing maupun dalam negeri mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.


Surya Mukti Pratama, S.H, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Analisis Hukum Prinsip Non-Ultra Petita dalam Konteks Putusan PTUN

Sabtu, 15/07/2023 00:01 WIB

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebagai peradilan administrasi di Indonesia merupakan perwujudan salah satu pilar negara hukum (rechtstaat), yang bertujuan menyediakan sarana perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau penguasa.


Ulfia Pamujiningsih, S.H., M.H., Staf Kanwil BPN Provinsi Lampung

Analisis Hukum Nebis In Idem di Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Senin, 05/06/2023 00:01 WIB

Perselisihan pertanahan (antara orang perseorangan, badan hukum, atau bahkan lembaga) yang tidak berdampak luas dikategorikan sebagai sengketa tanah. Sebaliknya, dalam konflik tanah dampak yang timbul sudah atau cenderung berdampak luas. Perselisihan pertanahan akan menimbulkan efek ganda jika terjadi saat pelaksanaan pengadaan tanah. Hal ini berdasar selain karena kepemilikan tanahnya, dalam pengadaan tanah juga terdapat pemberian ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara.


Yusuf Zainal Abidin S.H, Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM R.I

Analisis Hukum Delik Pers di KUHP dan Kebebasan Pers

Minggu, 04/06/2023 22:10 WIB

Sebagian pihak menilai KUHP mengancam dan mencederai kemerdekaan pers juga berbahaya bagi demokrasi. Secara eksplisit terlihat ada upaya pengutamaan mekanisme pemidanaan (delik pers) terhadap karya dan kegiatan jurnalistik.


Denico Doly, Analis di Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi

Minggu, 30/04/2023 00:01 WIB

Perlu adanya analisis penegakan hukum tindak pidana gratifikasi menyusul penetapan RAT mantan pejabat ditjen pajak sebagai tersangka oleh KPK