Analisis Hukum Birokrasi dan Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024
Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu, 14 Februari 2024. Layaknya sebuah pesta demokrasi, seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan.
Analisis Hukum Vonis MK Mencabut Pasal Pencemaran Nama Baik & Hoax
Seperti diketahui, dua orang telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal berkaitan dengan pencemaran nama baik dan berita bohong. Dua orang itu adalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Untuk permohonan uji materi ini, Haris dan Fatia telah menyerahkan ke kuasa hukumnya yaitu kepada Feri Amsari dkk.
Analisis Hukum dari Tanggungjawab Hukum Para Penyelenggara Pemilu
Pelaksanaan pemilu 2024 saat ini sudah selesai dilakukan tinggal menunggu hasilnya saja. Proses penghitungan suara hasil coblosan saat ini sedang berlangsung baik untuk pemilu legislatif maupun pemilihan presiden (Pilpres), meskipun secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasilnya.
Sirra Prayuna, Advokat
Analisis Hukum Menelisik Sengketa Hasil Pemilu 2024
Penyelenggaraan pemilu 2024 dinilai banyak pihak sebagai pemilu yang tidak demokratis sarat dengan pelanggaran dan berbagai tindak kecurangan pemilu.
Analisis Hukum RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang Cacat Hukum
Jakarta merupakan kota yang menjadi pusat ekonomi di Indonesia. PDB Jakarta sendiri mencapai 300 miliar USD, terbesar di Indonesia. Demikian juga UMR Jakarta, yang mencapai Rp4.901.798, merupakan tertinggi di Indonesia.
Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Analis Penuntutan
Analisis Hukum Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana
Membicarakan tentang korporasi pada hakikatnya tidak bisa melepaskan hal tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtpersoon), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Harahap, 2017: 40).
Catatan Peristiwa Hukum 2023: Kita Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?
Indonesia dikenal sebagai negara hukum dimana landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara. Dinyatatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Sementara Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).
Ayon Diniyanto, S.H., M.H
Analisis Hukum Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi
Mahkamah Konstitusi (MK) hari-hari ini menjadi pembicaraan di ruang publik. Alasannya, adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 207 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
Analisis Hukum Saat Penegakan Hukum Dipolitisasi Demi Interes Politik
Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (8/10/2023), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan saat ini akan dihadapinya secara koperatif dan dengan penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dia juga berharap supaya ke depan penegakan hukum bisa dilakukan secara bersih dan tidak dicampuradukan dengan politik.
Analisis Hukum Vonis MK Umur Capres/Cawapres, Sarat Penyeludupan Hukum
Keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi tentang usia calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, telah merusak reputasi penegakan hukum konstitusi di Indonesia Sejumlah organisasi dan pakar hukum mengkritik putusan MK tentang uji materi yang mengabulkan permohonan syarat usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) minimal 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah.