Pentingnya Perjanjian Pra-Nikah

Rabu, 16/01/2019 14:57 WIB
Prenuptial agreement (pre-nup) penting dibuat sebelum menikah (ilustrasi: huskerlaw)

Prenuptial agreement (pre-nup) penting dibuat sebelum menikah (ilustrasi: huskerlaw)

Jakarta, law-justice.co - Setiap orang tentu mendambakan pernikahan yang langgeng, ‘hingga kematian memisahkan kita.’ Namun faktanya, angka perceraian terus meningkat. Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2010-2014, kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi Agama meningkat hingga 52%. Pada 2014 misalnya, ada 382.231 pasang keluarga bercerai atau naik dari 251.208 kasus pada 2010. Alasan perceraian kebanyakan karena rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian pun terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun.

Itu sebabnya pasangan yang memutuskan untuk menikah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan termasuk kelak jika mereka harus bercerai. Anda perlu melindungi aset yang dimiliki sebelum menikah dan merumuskan bagaimana membagi harta yang dimiliki bersama setelah berkeluarga. Belum lagi jika pasangan telah dikaruniai anak. Hak asuh anak selalu menjadi masalah pelik saat bercerai.

Urusan perceraian memang bukanlah perkara sederhana. Ada konsekuensi (akibat) hukum dalam sebuah perceraian. Inilah perlunya Perjanjian Pra-Nikah atau yang dikenal dengan nama Prenuptial Agreement. Salah satu keuntungan memiliki Perjanjian Pra-Nikah adalah apabila terjadi perceraian, maka permasalahan terutama terkait harta bersama atau harta gono gini dapat diminimalisir.

Di Indonesia, umumnya perjanjian ini dibuat oleh calon pasangan suami istri yang salah satunya berkewarganegaraan asing (WNA). Meski ada juga pasangan WNI yang mulai menyadari pentingnya Perjanjian Pra-Nikah. Merekapun bersepakat untuk membuat perjanjian sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dengan memiliki Perjanjian Pra-Nikah maka sebenarnya kepentingan, hak dan aset masing-masing pihak lebih terlindungi karena pengadilan pasti akan menjalankan isi yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Dan jika tidak ada Pernjanjian Pra-Nikah maka secara hukum, status asetnya menjadi harta bersama. Sehingga terhadap mereka yang bercerai, maka hak kepemilikan atas aset tersebut menjadi 50% milik suami dan 50% milik istri.

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sebenarnya dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Hal-hal yang bisa dimasukkan dalam Perjanjian Pra-Nikah?

Sebenarnya klausal dalam Perjanjian Pra-Nikah merupakan hasil kesepakatan calon suami-calon istri. Isinya bebas sejauh tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Meski saat ini, UU hanya menyebut bahwa isi Perjanjian Pra-Nikah adalah hal-hal yang terkait masalah harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung.

Klausal perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain soal harta bawaan dalam perkawinan. Juga semua utang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka. Apakah selama perkawinan, utang tersebut tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri. Ada juga yang menambahkan klausal terkait kesepakatan bagaimana pasangan membelanjakan uangnya setelah menikah. Pertanyaan apakah mereka akan membuat akun bank bersama juga menjadi salah satu klausal penting.

Menurut UU Perkawinan, pemisahan harta benda hanya dimungkinkan apabila posisi istri terpojok karena tiga hal, yakni perilaku suami yang memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi. Atau suami yang hanya mengurus hartanya sendiri dan tidak memberi bagian yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang. Dan apabila ditemukan adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan yang berpotensi hilangnya harta bersama.

Selain perkara harta gono gini, ada juga calon pasangan yang meminta untuk dicantumkan klausal tambahan termasuk larangan KDRT atau hak asuh anak. Bahkan ada yang memasukkan klausal soal hak dan kewajiban setelah menikah, misalnya siapa yang mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena Perjanjian Pra-Nikah pada dasarnya adalah kebebasan berkontrak.

Soal hak asuh anak bila bercerai juga banyak dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Sebagai contoh, bila salah satu pasangan selingkuh dan berakhir dengan perceraian maka anak akan ikut pihak yang masih menjaga janji suci pernikahan. Hal ini perlu dicantumkan karena tak jarang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami. Sementara menurut Undang-Undang, anak di bawah umur 12 tahun akan ikut istri. Jadi kalau yang selingkuh istrinya dan tidak ada Perjanjian Pranikah maka suami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya perjanjian, hak pengasuhan itu akan lebih jelas diaturnya.

Namun sebenarnya yang lebih penting adalah Perjanjian Pra-Nikah harus disetujui oleh Anda dan pasangan tanpa ada paksaan. Perjanjian pun menjadi pengingat mengenai komitmen yang telah disepakati bersama sejak awal.

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar