Pemerintah Merampas Ruang Demokrasi Jurnalis

Selasa, 13/02/2018 20:15 WIB
Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menanggapi pasal yang mengkriminalisasi jurnalis. (Foto: Adi Briantika)

Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menanggapi pasal yang mengkriminalisasi jurnalis. (Foto: Adi Briantika)

law-justice.co - Pemerintah terkesan sedang menertibkan ruang demokrasi jurnalis melalui pasal-pasal di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan, undang-undang tersebut berpotensi merampas kemerdekaan dan mengkriminalisasi awak media

Dalam rumusan Pasal 304 RKUHP berbunyi “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,”

Sedangkan Pasal 305 poin D menyebutkan “Dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikannya segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengaduan,”

Artinya, jika pemberitaan media dapat mempengaruhi sikap hakim dalam persidangan, maka awak pers dapat dipidana. Secara tidak langsung, independensi dan integritas hakim bergantung pada pewartaan.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta Ahmad Nurhasim menyatakan peraturan tersebut adalah ancaman terhadap wartawan. “Ada kecenderungan konservatif yang berkembang di Indonesia,” jelas dia di kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Dalam mengerjakan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Hasim berpendapat peraturan ini dianggap telah cukup mengakomodir prinsip jurnalis untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Namun, pemerintah merampas kemerdekaan pers karena adanya pasal Tindak Pidana Pembocoran Rahasia, Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti, serta Gangguan dan Penyesatan Proses Pengadilan pada RKUHP. Imbasnya, pengekangan dunia jurnalistik.

Bisa dibayangkan jika RKUHP nanti disahkan, pasal-pasal tersebut mampu menghukum aktivitas publikasi media dalam menyiarkan fenomena. Jika negara menganggap jurnalis mempengaruhi proses pengadilan serta membocorkan dan menyiarkan sesuatu yang dianggap rahasia banyak jurnalis yang rentan dikriminalisasi karena penerapan pasal-pasal tersebut.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) Ditta Wisnu menyatakan Indonesia berlebihan dalam menerapkan konsep contempt of court. “Dalam RKUHP banyak hal yang membungkam demokrasi pers dan masyarakat,” ujarnya.

Contempt of court adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. KUHP dan KUHAP saat ini mengatur tentang konsep ini.

Ada lima kategori yang termasuk dalam pengertian penghinaan kepada pengadilan yakni: 
a.    Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court)
b.    Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders)
c.    Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court)
d.    Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice)
e.    Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule)

Berkaitan dengan pasal-pasal pembungkaman pers, lanjut dia, media saat ini sedang diuji. “Apakah media takut terhadap ancaman hukum atau tetap menegakkan demokrasi,” tutur Ditta.

Ia berpendapat, rumusan ini tidak hanya membatasi ruang gerak wartawan tapi juga masyarakat. Tanpa RKUHP mengatur tentang contempt of court, maka jurnalis perlu menyuarakan kebebasan pers “Rancangan ini membunuh prinsip demokrasi dan semangat reformasi Indonesia,” ucap dia.

Ditta melanjutkan, RKUHP menjahit seluruh undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis) dalam satu payung hukum. Sehingga memerlukan kejelian membaca pasal per pasal, karena prinsip hukum bersifat tersirat dan tersurat dalam rancangan kitab suci hukum Indonesia tersebut. “Jangan sampai kita terjebak dalam undang-undang,” kata dia.

Saat ini Komisi III DPR bersama pemerintah masih memintal RKUHP. Masyarakat sipil menilai mereka terburu-buru untuk memfinalkan rumusan tersebut, mereka mendesak para pejabat di Senayan menunda waktu pengesahan 780 pasal yang terangkum dalam perancangan itu karena masih ditemukan pasal yang berpotensi menimbulkan konflik. 

(\Reko Alum)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar