Pemerintah Daerah Paling Banyak Dilaporkan oleh Masyarakat

Kamis, 10/01/2019 15:55 WIB
Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty (Foto: law-justice.co/Januardi Husin)

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty (Foto: law-justice.co/Januardi Husin)

law-justice.co - Ombudsman RI merilis Catatan Awal Tahun 2019 dengan merefleksi lapora masyarakat sepanjang 2018. Pemerintah Daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan terkait dugaan maladministrasi.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (10/1/2019) mengatakan, pihaknya akan memberi perhatian pada dugaan maladministrasi di lembaga pemerintahan pada tahun ini, bedasarkan tingkat aduan masyarakat sepanjang 2018.

Sumber: Ombudsman RI

Secara keseluruhan, Ombudsman RI mencatat bahwa pelayanan publik di lembaga, kementerian, dan daerah, masih memerlukan perbaikan dalam penerapa standar pelayanan. Belum semuanya memiliki unit penaganan pengaduan, sehingga masyarakat langsung mengadu ke Ombudsman yang ada di pusat maupun di daerah-daerah.

“Fungsi pengawasan internal seperti inspektorat, belum maksimal. Bahkan respon atau tindaklanjut laporan masyarakat yang disampaikan oleh Ombudsman pun belum maksimal,” kata Lely di gedung Ombudsman RI, Kungingan, Jakarta Selatan.

Sepanjang 2018, Ombudsman menerima 8.456 laporan yang masuk, meningkat jika dibandingkan tahun 2017, dimana hanya ada 7.952 laporan. Dari total laporan masuk pada 2018, Ombudsman hanya menindaklanjuti 6.270 laporan. Sementara sisanya ada yang ditolak (2.049 laporan) dan dijadikan tembusan (137 laporan).

“Ombudsman telah menyelesaikan 80,29%. Masih ada 1.667 laporan yang sedang dalam proses,” ujar Lely.

Dari kelompok instansi, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, yakni 39,6% dari total laporan pada 2018.  Diikuti oleh kepolisian (12,8%), instansi pemerintah/kementerian (11,1%), Badan Pertanahan Nasional (9,0%), dan BUMN/BUMD (7,3%).

Sumber: Ombudsman RI

Dari segi subtansi, persoalan agraria/pertanahan menjadi isu yang paling banyak dipermasalahkan publik. Tahun ini, laporan masyarakat tentang masalah-masalah administrasi agraria/pertahanan mencapai 16,2%. Kemudian ada Kepolisian (12,8%), Kepegawaian (11,5%), pendidikan (10,6%), dan administrasi kependudukan (5,2%).

“Persoalan agraria/pertanahan tahun 2017 ada di peringkat 3, tahun lalu naik menjadi yang pertama,” ucap Lely.

Sumber: Ombudsman RI

Ia melanjutkan, maladministrasi yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2018 adalah penundaan yang berlarut-larut (35,3%), diikuti oleh penyimpangan prosedur (23,8%), tidak adanya layanan (17,2%), dan Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten (7%).

Selain itu, Ombudsman juga akan memberi perhatian pada potensi-potensi yang muncul tahun ini, yakni pelayanan atas hak politik, perizinan tambang, dan penggunaan dana desa. Ketiganya adalah isu-isu baru yang memiliki potensi besar akan meningkat pelanggarannya pada tahun politik.

“Siapapun yang nantinya menjadi presiden, pelayanan publik harus tetap jadi prioritas. Pelayanan publik adalah ruh dari tujuan utama dari republik ini berdiri. Dari empat tujuan bernegara, tiga di antaranya adalah pelayanan publik,” tegas Lely.   

 

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar