Pembakaran Polsek Ciracas, Sampai Kapan Rivalitas TNI vs Polri Berakhir?

Minggu, 23/12/2018 05:52 WIB
Polsek Ciracas, Jakarta Timur dibakar pada Rabu (12/12) dini hari, Foto: Antara

Polsek Ciracas, Jakarta Timur dibakar pada Rabu (12/12) dini hari, Foto: Antara

Jakarta, law-justice.co - Anggota TNI adu jotos dengan penjaga parkir motor di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Keributan itu memancing kawanan juru parkir lainnya hingga terjadi pengeroyokan. Peristiwa itu terjadi pada Senin 10 Desember 2018 sekitar pukul 15.40 WIB. Keesokan harinya, Selasa (11/12), ratusan massa berambut cepak menggeruduk dan membakar Polsek Ciracas.

Mereka hendak mempertanyakan kinerja polisi terkait upaya penangkapan para tukang parkir yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut. Sekelompok massa itu akhirnya merangsek masuk ke Mapolsek Ciracas. Karena mengetahui pelaku pengeroyokan belum juga ditangkap, mereka yang kesal akhirnya membakar Mapolsek Ciracas. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan baik mobil maupun motor juga dirusak.

Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis, massa yang mengamuk hingga membakar Mapolsek Ciracas, jumlahnya sekitar 200 orang. Mereka merasa tak puas dengan polisi yang menangani kasus pengeroyokan tersebut. “Massa tersebut kurang puas atas penanganan kasus yang terjadi di Cibubur sehari sebelum pembakaran. Kasus tersebut masuk dalam wilayah Polsek Ciracas,” kata Idham Azis

Terjadinya pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh warga sipil menyusul pembakaran terhadap Polres Ciracas menimbulkan serangkaian tanda tanya. Mengapa masyarakat itu semakin berani mengeroyok TNI ?, Benarkah pembakaran Polres Ciracas terjadi karena penegakan hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya? Apakah ada indikasi rivalitas hubungan antarara TNI vs Polri ?

Bukan Yang Pertama Terjadi

Selain peristiwa Ciracas, peristiwa pngeroyokan warga sipil  terhadap  prajurit TNI sebenarnya sudah sering terjadi dengan berbagai macam latar belakang dan motivasi. Sekitar bulan Mei yang lalu, seorang Anggota TNI bernama Pratu Sistiyar harus dirawat di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang karena tulang bahunya bergeser.

Pada bulan yang sama, seorang anggota TNI yang bertugas di Komando Resor Militer (Korem) 062 Tarumanagara, Bekasi , Minggu (6/5/2018) malam kemarin telah menjadi korban pengeroyokan. Diduga para pengoroyok merupakan anggota salah satu organisasi massa (ormas). Adanya anggota TNI yang menjadi korban pengeroyokan dibenarkan Komandan Korem (Danrem) 062/Tarumanagara, Kolonel Infanteri  Tatan Ardianto.

Sebulan kemudian,sekelompok massa yang marah karena sebuah insiden kecelakaan di jalan, hari Rabu (06/06) menikam seorang anggota TNI hingga tewas di wilayah bergolak Indonesia, provinsi Papua. Peristiwa itu berawal dari sebuah kecelakaan, saat dua anggota tentara Indonesia yang sedang mengendarai sepeda motor menabrak seorang anak di sebuah jalan di kota Wamena, Papua. Demikian keterangan Juru bicara TNI di Papua. Warga setempat marah karena kecelakaan itu dan mengeroyok anggota TNI hingga tewas.

Pada tahun ini pula tepatnya tiga bulan yang lalu, Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat Sersan Kepala (Serka) bernama Agus Riyanto menjadi korban begal di Jalan Baru Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 24 Oktober 2018. Dalam peristiwa itu, korban dihajar delapan orang pelaku."Korban mengalami luka cukup serius, setelah bagian tubuhnya mengalami luka bacok," kata Kapolsek Tambun, Kompol Rahmat Sudjatmiko, Kamis 25 Oktober 2018.

Diantara kasus penganiayaan terhadap anggota TNI, yang paling viral  barangkali peristiwa yang  terjadi di Medan. Disini seorang anggota TNI AU dianiaya warga non pribumi pemilik rental PlayStation gara-gara PlayStation (PS) milik anaknya tidak diperbaiki namun tetap ditagih biayanya. Pada akhirnya, pemilik rental meminta maaf. Peristiwa itu berawal ketika anak anggota TNI AU bernama Pelda Chalik memperbaiki PS di rental milik pria berinisial Joni di Jl Brigjen Abdul Hamid, Medan. Di saat PS belum bisa diperbaiki, Joni sudah menagih biaya Rp 100 ribu ke anak Chalik. Anak Chalik menelepon sang ayah yang kemudian datang ke rental. Perdebatan pun tidak terelakkan.

Saat Chalik hendak pergi membawa PS milik anaknya, Joni lalu memukuli Chalik. "Waktu itu terjadi cekcok adu mulut dan berantem. Saat berantem itulah pemilik atas nama Joni, mungkin reflek mengambil stik baseball berbahan besi dan mengeroyok Chalik bersama satpamnya," kata Danlanud Soewondo Kolonel Pnb Dirk Poltjen Lengkey di Lanud Soewondo, Selasa (25/9/2018).

Bisa Cincai ?

Kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan warga sipil dengan anggota TNI biasanya akan sampai  ke kantor polisi. Dalam hal ini ada sekelompok masyarakat yang  sepertinya tidak takut atau segan melakukan penganiayaan terhadap anggota TNI.  Mereka mungkin berpikiran bahwa kalaupun akibat dari perbuatan menganiaya itu diproses hukum di kantor polisi , hukumannya akan ringan bahkan bisa dilepaskan tergantung lobi dan pendekatan kepada aparat yang menangani. Praktek praktek penegakan hukum seperti ini yang disinyalir sudah sering terjadi sehingga  membuat masyarakat tidak canggung melanggar hukum termasuk menganiaya anggota TNI.

Pada sisi lain, penanganan penegakan hukum yang kurang fair ini telah munculkan rasa kecewa dan ketidakpuasan pada pihak yang menjadi korban.  Dalam kasus pengeroyokan anggota TNI di Ciracas oleh sekolompok tukang parkir di Ciracas, maka yang menjadi korban tentunya adalah anggota TNI yang dikeroyok tersebut. Insiden pembakaran Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Ciracas, Jakarta Timur dinilai sebagai akumulasi atas kekecewaan terhadap penegakan hukum kasus ini.

Dugaan ini dibenarkan oleh pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto.Bambang mengatakan sebuah aksi pembakaran pasti memiliki latar belakang. Menurutnya, hal yang melatarbelakangi insiden pembakaran Mapolsek Ciracas ialah munculnya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dalam hal ini kesenjangan antara harapan penegakan hukum jauh dari fakta."Akumulasi dari kekecewaan terkait kesenjangan tersebutlah yang menyebabkan munculnya aksi," kata Bambang.

Insiden pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut sangat memprihatinkan dan melahirkan tanda tanya terkait kinerja aparat keamanan di Indonesia. Pembakaran markas polisi adalah masalah yang sangat serius karena terkait kewibawaan aparatur pemerintah yang seharusnya dijaga untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan. Pembakaran Mapolsek Ciracas juga memperlihatkan polisi sebagai aparat yang berwenang menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat dan negara gagal membangun partisipasi publik di bidang keamanan.

Intelijen seharusnya dapat mendeteksi tindak pembakaran yang hendak dilakukan sekelompok orang itu secara dini karena sebuah aksi yang dilakukan sekelompok massa membutuhkan waktu dan tak bisa dilakukan secara instan. Jeda waktu ini yang harus dideteksi oleh fungsi intelijen terhadap potensi gangguan keamanan. Tetapi deteksi dini tersebut nyatanya tak berjalan.

Penyebab kegagalan intelijen mendeteksi insiden pembakaran Mapolsek Ciracas secara dini bisa jadi salah satunya karena kekecewaan di internal kepolisian terkait reward and punishment (penghargaan dan hukuman). Tak adanya reward pada yang berprestasi, bahkan punishment pada yang tak berprestasi bisa jadi memunculkan kekecewaan di internal yang mengakibatkan menurunnya kinerja personel.

Insiden pembakaran Mapolsek Ciracas  harus dijadikan momentum bagi Polri untuk berbenah serius agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya sesuai undang-undang dan serius menghilangkan praktik-praktik buruk yang masih kerap terjadi hingga saat ini. Pemberian pelayanan yang baik akan mengurangi ketidakpuasan dan menggalang dukungan yang lebih signifikan dari masyarakat untuk kerja kepolisian. Supaya tidak terjadi lagi aksi pembakaran seperti yang terjadi di Mapolsek Ciracas.

Rivalitas TNI vs Polri ?

Terjadinya pembakaran Mapolsek Ciracas memunculkan dugaan terjadinya rivalitas hubungan antara TNI dan Polri. Diakui atau tidak masyarakat sebenarnya sudah paham akan  adanya kompetisi dalam hubungan Polri-TNI. Meski sering ditutupi,  rentetan pertikaian Polri-TNI yang terendus masyarakat membuat kompetisi itu semakin tak dapat dipungkiri. Ini sudah jadi rahasia umum. TNI cemburu pada Polri. Masalah yang sebenarnya kecil, tapi karena dibumbui rasa cemburu yang klimaks mejadi besar.

TNI akan berubah sangat sensitif bila berurusan dengan orang-orang yang diketahui berasal dari kops baju cokelat. Wajar TNI merasa cemburu pada Polri dimana kecemburuan itu bermula dari tidak intensifnya lagi keterlibatan TNI dalam menopang keamanan dalam negeri  Indonesia. Sejak lonceng era reformasi berdentang, saat itulah TNI kehilangan porsinya dalam menggalang tugas pengamanan Negara. Sekarang apa-apa soal kemananan polisi yang ditugaskan. Sampai penanganan teroris saja polisi yang tangani. Tentu saja TNI yang merasa punya kekuatan seperti tidak dihargai.

Minimnya peran TNI di masa kini, berbanding terbalik dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini pun berdampak pada perputaran uang yang melingkari institusi TNI. Kenyataannya, sejak Orde Baru tumbang,  polisi-polisi kaya semakin bermunculan. Kekayaan dan peran kuat yang Polri miliki semakin membuat hati militer Indonesia tersayat. Lagak pamer yang kerap diperlihatkan polisi-polisi kaya ini pun berdampak pada hubungan TNI kepada Polri.

Terkesan kini  TNI kian dianaktirikan oleh Negara. Sudah segenap tenaga membangun kekuatan tapi seolah tak dimanfaatkan. Kesejahteraan juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tak heran mereka menyasar kemarahan pada polisi yang sama-sama bertugas mengamankan negara  tapi nasibnya lebih diperhatikan. Kiranya  pemerintah perlu segera memperhatikan serius poin kecemburuan social dari setiap bentrokan Polri-TNI. Bila pemerintah tak dapat menyelesaikan hal ini, maka potensi keributan Polri-TNI akan terus terulang .

Diduga keributan yang berujung pembakaran Mapolsek Ciraras adalah bagian dari riak-riak ketidakharmonisan hubungan antara TNI –Polri, meskipun resminya tidak pernah diakui.  Seperti yang disampaikan oleh Menteri  Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mengatakan bahwa peristiwa kerusuhan di daerah Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu bukan polemik antara TNI dan Polri, namun dilakukan oleh oknum.

Dia mengatakan pasca peristiwa di Ciracas, soliditas TNI-Polri tidak perlu terganggu karena kerusuhan tersebut terjadi karena oknum, bukan atas nama institusi. Menurut dia, masing-masing institusi memiliki komandan dan kalau ada oknum yang mengingkari soliditas dan bersatunya keduanya, maka harus ditindak. "Jangan ada pengertian seakan-akan Polri-TNI tidak satu, itu tidak benar. Itu adalah suara yang ingin negeri kita tidak aman," ujarnya.

Boleh boleh saja menyatakan tidak adanya “perang dingin” antara TNI dan Polri, tapi ibarat kentut, baunya tercium tapi wujudnya tidak menampakkan diri. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah mencari solusi terbaik untuk jalan keluar dari fenomena ini. Sekali lagi pemerintah perlu segera memperhatikan serius poin kecemburuan dari setiap bentrokan Polri-TNI. Bila pemerintah tak dapat menyelesaikan hal ini, maka potensi keributan Polri-TNI kiranya akan terus terulang lagi.

(Ali Mustofa\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar