Pasal Pembungkaman RKUHP Giring Indonesia ke Era Kompeni

Rabu, 14/02/2018 07:00 WIB
Ilustrasi (Foto: Faktualnews)

Ilustrasi (Foto: Faktualnews)

law-justice.co - Pemerintah Indonesia terkesan semakin fundamentalis, hal itu terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Negara ini berkemas ke era kompeni dengan merumuskan pasal-pasal pembungkaman kebebasan berekspresi bagi warga negara. Perumusan itu menyisakan potensi perampasan hak rakyat.

Ada 18 poin yang dianggap menumpulkan hak kebebasan berekspresi. Masyarakat diminta manut kepada pemerintah melalui rumusan kitab suci hukum pidana tersebut.

Misalnya, pasal 263 dan 264 RKUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta Penghinaan terhadap Pemerintah. Perbuatan apapun yang menyerang nama baik mereka dapat dipidana lima tahun.

Dua belas tahun lalu, 4 Desember 2006, melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 ‘pasal pelindung’ kepala negara itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, pasal antikritik kepala negara yaitu 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya rentan manipulasi.

Pertimbangan lain MK menghapus ketiga pasal tersebut ialah dapat mengganjal proses ketatanegaraan. Misal, ketika muncul dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala negara, upaya mengklarifikasi tuduhan pelanggaran bisa dimaknai sebagai penghinaan kepada presiden dan wakilnya.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Gading Yonggar Ditya menilik kembali sikap negara melalui RKUHP, karena rumusan itu menjadi indikator ‘keyakinan’ pemerintah.

Dia berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat memaksakan kehendak tanpa ada kajian dan landasan konstitusional yang valid dalam menentukan pasal penghinaan kepala negara. “Merujuk putusan MK, tidak ada dasar perumusan dan penetapan delik tersebut,” kata dia di kantornya, Selasa, 13 Februari 2018.

Disusul dengan delik umum pada pasal tersebut, artinya siapapun bisa melaporkan jika ‘idola’ mereka dicemooh. Bahkan pemahaman tentang penghinaan tidak gamblang dijelaskan oleh pemerintah. “Delik ini berakibat fatal, karena penafsiran tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum, Tapi sentimen masyarakat juga berbicara.

Gading menegaskan presiden dan wakilnya tidak memiliki kekhususan dalam tingkat harkat kemanusiaan, Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) berlaku untuk pemimpin negara.

Jika mempertahankan pasal tersebut dalam RKUHP, maka pemerintah telah membangkang terhadap putusan MK yang berkekuatan hukum tetap dan melanggar konstitusi. “Apa tujuan pemerintah membangkitkan ‘pasal zombi’ ini?” cetusnya. 

Damar Juniarto, Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) menyatakan, jika kebebasan ekspresi di kawasan Asia Tenggara rendah, negara ini ikut merasakan efeknya.

Dia berpendapat Indonesia menjadi sopir demokrasi, maka ‘siklus dua puluh tahun’ kecondongan keotoriteran pemerintah melalui peraturan kembali muncul pada konteks pemerintahan hari ini. “Percaya atau tidak, siklus itu datang lagi,” kata dia.

Dia melanjutkan kawasan Asia Tenggara dalam status yang sama: rendahnya kebebasan bereskpresi. Sebut saja Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam berada dalam kondisi terbawah kemerdekaan beropini.

Seperti Cambodia Daily, sebuah surat kabar independen, terpaksa berhenti terbit setelah 24 tahun terbit. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menuding instansi tersebut berkelindan dengan Amerika Serikat. Disusul dengan Rappler Phillipines, situs berita yang kerap mengkritik Presiden Duterte, dibredel oleh Securities and Exchange Commission (Komisi Bursa Efek) dengan dalih media itu melanggar satu ketentuan dalam konstitusi yang mengatur kepemilikan media oleh warga Filipina.

Damar menyatakan jargon ‘Negara Hadir untuk Rakyat’ merupakan proses menguatkan negara, maka harus sebanding dengan kebangkitan masyarakat untuk memadankan kekuatan pemerintah. “Jika tidak seimbang, maka demokrasi Indonesia akan mati,” tutur dia.

Sedangkan Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) Ditta Wisnu menyatakan politik hukum rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang dipertanyakan.

Dia berpendapat Presiden dan DPR berunjuk gigi melalui RKUHP, arah pemerintahan terlihat dalam sebuah kebijakan. “Pendekatan RKUHP ini serba memenjarakan, jadi mau dibawa ke mana negara ini?” kata dia.

Apakah Indonesia akan kembali ke zaman Soeharto atau ke era Daendels?

 
 

(\Reko Alum)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar