Pasal Narkoba dalam RKUHP Seret Pengguna ke Penjara

Minggu, 21/01/2018 11:00 WIB
Demo anti narkoba (Foto: Ist)

Demo anti narkoba (Foto: Ist)

law-justice.co - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan pasal pidana narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan memudahkan kriminalisasi pengguna narkotika. 

Imbas keberadaan pasal tersebut ialah pemenjaraan terhadap pengguna narkotika akan meninggi. "KUHP tidak gampang diubah dan memiliki unsur pemidanaan yang tinggi," kata Analis Kebijakan Narkotika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Yohan Misero, di Jakarta, Sabtu. 

Kemudahan untuk mengkriminalisasi pengguna narkotika dalam RKUHP, lanjut dia, diperburuk karena KUHP bersifat kaku. "Sifat ini berbeda dengan isu narkotika yang dinamis," kata dia. Yohan menilai perbedaan tersebut akan menyulitkan revisi kebijakan.

Seluruh pengaturan mengenai pidana narkotika bergantung pada ketentuan yang khusus yang tidak dapat dipisahkan dalam KUHP. 

Totok Yulianto, Koordinator Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Indonesia mengatakan, "Pusaran ancaman pidana bagi pengguna narkotika dan tidak memberi jaminan rehabilitasi medis, bukan tindakan penyelamatan anak bangsa, melainkan sebuah penistaan," ucap dia. 

Untuk itu, tambah dia, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak DPR untuk mencabut tindak pidana narkotika dari RKUHP. Selain itu, pemerintah harus melakukan dekriminalisasi aspek kesehatan dan pengurangan dampak buruk (harm reduction) dalam revisi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pihaknya juga menginginkan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk tidak menyepakati usulan legislatif. 

Penegakan hukum tindak pidana narkotika sebelumnya sudah tercantum dalam UU khusus seperti UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

UU narkotika sebenarnya belum selesai direvisi, namun saat ini DPR tengah membahas memasukkan pasal narkotika dalam KUHP bersama beberapa tindak pidana lain seperti korupsi. 

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar