Ombudsman Akan Fokus Pada Penertiban Tambang Ilegal

Jum'at, 11/01/2019 18:39 WIB
Anggota Ombudsman Laode Ida (Foto: Law-justice.co/Januardi)

Anggota Ombudsman Laode Ida (Foto: Law-justice.co/Januardi)

Jakarta, law-justice.co - Ombudsman RI akan memberi perhatian khusus pada dugaan pelanggaran pelayanan publik yang terjadi disektor sumber daya alam, khususnya pertambangan pada 2019. Pelanggaran diduga semakin meningkat pada tahun politik.

Hal itu disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam catatan awal tahun 2019, Kamis (10/1/2019) di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan. Sepanjang tahun lalu, kata Laode, Ombudsman banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang praktik pertambangan ilegal yang merusak alam.

Selama ini, lanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pertambangan cenderung merugikan masyarakat. Pemerintah daerah dan pihak keamanan tidak mampu menertibkan tambang-tambang, padahal berpotensi mengganggu sektor sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.

“Kebijakan-kebijakan itu sudah jauh dari kepentingan masyarakat. Masyarakat cuma makan debu dan dapat ampasnya saja,” kata dia.

Ida mengklaim, pihaknya sudah megantongi data terkait tambang-tambang yang keberadaannya merugikan masyarakat karena merusak sumber daya alam. Sebagain besar adalah tambang ilegal atau tambang yang sudah berakhir masa perizinannya.

“Data-data itu akan kami gunakan untuk diinvestigasi pada tahun ini,” ujarnya.

Salah satu fokus dari Ombudsman adalah menelusuri oknum-oknum pejabat daerah atau aparat keamanan yang melindngi praktik tambang ilegal tersebut. Peran oknum-oknum tersebut sangat penting, menurut Laode, karena tidak mungkin pertambangan ilegal bisa terus beroperasi tanpa adanya jaminan keamanan.

“Saya kadang heran. Ada pejabat Pemda yang mengatakan kepada saya bahwa di daerahnya ada tambang ilegal. Mereka tahu, tapi kenapa tidak ditindak? Berarti kan ada yang mem-backing.”

Untuk itu, salah satu langkah yang akan ditempuh oleh Ombudsman adalah meminta ketagasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Pangliman TNI, untuk mengawasi dan menindak anggotanya yang menjadi backing tambang-tambang ilegal di daerah.

“Faktanya, tambang ilegal ini bukannya semakin sedikit, tapi semakin masif. Kalau dibiarkan, bisa rusak negara ini,” ujar Laode.

Ia juga menduga, potensi backing tambang ilegal akan semakin banyak pada tahun politik. Setiap kontestan Pemilu legislatif tahun ini, akan sangat membutuhkan suntikan dana. Di sisi lain, para pelaku tambang ilegal sudah menunggu momen itu untuk menjami keamanan mereka.

Catatan akhir tahun Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan, transaksi antara politisi dan pengusaha tambang sudah berlangsung sejak Pilkada 2017 lalu. Jatam mencatat, sepanjang tahun 2017-2018, ada 171 Surat Keputusan (SK) izin tambang yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Mulai dari Jawa Tengah (120 IUP), Jawa Barat (34 IUP), Sumetera Selatan (3 IUP), Lampung (3 IUP), NTT (3 IUP), Sulawesi Tenggara (4 IUP), dan beberapa daerah lainnya.

Jatam menekankan, transaksi politisi dengan pengusaha tambang akan berdampak buruk pada keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. Mulai dari perampasan lahan, pencemaran air dan udara, pengrusakan hutan, kriminalisasi dan intimidasi.

Jatam memperkiarakan, sekitar 1,7 juta ton beras per tahun hilang akibat pertambangan batubara. Selain itu, 6 juta ton produksi beras di tanah garapan terancam hilang per tahunnya. Jika terhadi pertambangan di konsesi batubara yang berada di tanah yang diidentifikasi mampu dimanfaatkan untuk cocok tanam padi, akan ada tambahan 11 juta ton beras per tahun yang hilang.

Selain itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan Jatam terhadap 17 sampel air di tambang-tambang batubara di Kalimantan Timur, 15 sampel mengandung konsentrasi aluminium, besi, mangan, juga tingkat pH yang kemungkinan besar berdampak pada produksi tanaman dan budi daya ikan.

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar