Begitu melongok ke dalam, tampak ada tiga orang yang bergelut dengan pekerjaannya—ada yang memahat kayu, sisanya lagi semacam memoles barang jadi olahan kayu. Di lantai atas pabrik yang merupakan bagian back office terlihat hanya ada beberapa karyawan. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri Sentul, Bogor, ini bergerak di bidang furnitur yang menjadi pemenang tender kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR di kompleks Ulujami dan Kalibata, Jakarta Selatan.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara resmi telah mengajukan gugatan ihwal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3/2024). Adapun pengajuan itu tertuang dalam Nomor 02-03/AP3-Pres/PAN.MK/03/2024. Sejumlah bukti dibawa dalam berkas gugatan untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sarat intervensi kekuasaan demi pemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia perlu segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut perkara dugaan kecurangan (fraud) pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terkait dengan pemberantasan korupsi
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Direktorat Tindek Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri menahan tersangka kasus tambang ilegal JS. Penahanan terhadap terangka dilakukan penyidik Tiipidter Bareskrim Mabes Polri sejak 15 Maret 2024.
Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mendaftarkan gugatan hasil perolehan suara Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini (23/3).
Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan terdapat tren di mana pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan ramai menjelang batas waktu terakhir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa 10 bidang tanah milik Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.