Perlunya Pendekatan Sosial Dalam Menangani Bencana Banjir

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmennya untuk mendorong penanganan banjir Kali Sabi melalui penganggaran yang efektif dan kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat.

Komnas HAM Buka Kasus Munir, KASUM: Pelanggaran HAM Berat

Setelah berlalu 20 tahun, misteri kematian penggiat HAM Munir Thalib masih suram. Secercah harap datang dari Komnas HAM yang kembali membuka kasus ini. Sejumlah pihak kembali diperiksa, termasuk Suciwati, Istri Munir.

Maraknya Kematian Satwa, DPR Usul Audit Tahunan Kebun Binatang

Anggota Komisi IV DPR RI, Julie Sutrisno mengusulkan adanya perubahan terhadap aturan jangka waktu pemeriksaan dan evaluasi Kebun Binatang. 

ASN Bisa Diisi TNI-Polri, KontraS: Pembangkangan Reformasi!

LSM Pemerhati HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa langkah pemerintah yang akan memperbolehkan TNI-Polri menjadi ASN dan mendapatkan jabatan sipil merupakan bentuk pembangkangan terhadap semangat reformasi.

Penuhi Kebutuhan Anak, Pertamina Foundation Hadirkan Daycare

Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA), enam tahun pertama kehidupan anak atau masa golden age, merupakan masa perkembangan kehidupan anak secara fisik, intelektual, emosional dan sosial berkembang pesat.   

Buntut Pilot-Kopilot Tidur, DPR Minta Batik Air Tanggung Jawab

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sanksi teguran keras ke Batik Air usai pilot dan kopilotnya tertidur selama 28 menit di penerbangan Kendari-Jakarta.

Mahalnya Bahan Pokok, Jokowi Bisa Dianggap Gagal

Kegagalan pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin nyata dengan terus naiknya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan.

Banjir di Demak, DPR Sebut Lahan Pertanian Perlu Diperbaiki

Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak akibat dari banjir yang merendam sekitar 3.427 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Ibu Sumarsih Desak Jokowi Cabut Keppres Gelar Kehormatan untuk Prabowo

Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Koalisi Masyarakat Sipil:

Tolak Tanda Kehormatan & Adili Para Jenderal Terduga Penjahat HAM

Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Menteri Pertahanan (Menhan RI), Prabowo Subianto.