Menyingkap Keganjilan Penetapan Tersangka Jaksa Chuck Suryosumpeno

Selasa, 08/01/2019 11:49 WIB
Kejagung copot Kajati Maluku Chuck Suryosumpeno (foto: detik)

Kejagung copot Kajati Maluku Chuck Suryosumpeno (foto: detik)

Jakarta, law-justice.co - Setelah dicopot sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga yang membesarkan namanya. Ia didakwa melakukan kesalahan dalam pemulihan aset terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Hendra Rahardja. Chuck merasa dirinya dikriminalisasi, sebab Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan ia tidak bersalah. 

Penetapan tersangka atas Chuck oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui bertepatan dengan hari dimana MA meng-upload putusan Peninjaun Kembali (PK) atas gugatan Surat Keputusan (SK) Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, pada 23 Oktober 2018.

Chuck didakwa telah menjual aset yang disita dari terpidana kasus koruspsi Hendra Hahardja tidak melalui prosedur. Akibatnya, negara mengalami kerugian. Bidang Pidsus Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara akibat penjualan aset oleh jaksa Chuck Suryosumpeno (CS) mencapai Rp32,5 miliar.

"Kerugian keuangan negara senilai Rp32.579.000.000, berdasarkan perhitungan penilaian publik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman," ujar Kapuspenkum Kejagung Mukri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Kasus ini bermula ketika Chuck menjabat sebagai Kepala Tim Satuan Tugas Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi (Satgassus) Kejaksaan Agung pada 2010.  Satgassus ini bekerja dibawah Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung karena di sana ada Bagian Pendapatan Negara dan Barang Rampasan (Panbara). Pada 2014, tim tersebut bertransformasi menjadi Pusat Pemulihan Aset (PPA).

Salah satu tugas Chuck bersama tim Satgassus adalah menelusuri aset-aset yang dimiliki Hendra Rahardja sebagai terpidana perkara korupsi pengemplang BLBI berkaitan dengan Bank Harapan Sentosa (BHS).

Polemik kemudian muncul pada 2012 saat tim Satgassus ditugasi mengurus tiga bidang tanah yang diduga sebagai aset Hendra Rahardja. Tanah-tanah tersebut berlokasi di daerah Puri Kembangan (Jakarta Barat), Jatinegara Indah (Jakarta Timur), dan Jojogan (Cisarua, Bogor, Jawa Barat).

Seperti diberitakan sebelumnya Hendra Rahardja diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada 2012. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/2001/ PN.Jkt.Pst, dia dikenakan hukuman seumur hidup dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,950 triliun. Namun, denda tersebut sulit terbayarkan karena Hendra yang juga kakak dari Edy Tansil itu telah meninggal di Australia pada 2003.

Masalahnya kemudian penyitaan yang dilakukan Tim Satgassus Kejaksaan Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operational Procedur (SOP). Chuck bersama timnya dianggap bersalah karena telah menjual tanah-tanah itu di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Akibatnya negara hanya menerima Rp 26,5 miliar. Perbedaan angka yang mencolok itu karena Chuck dituding telah menjual tanah dengan tidak menerapkan sistem lelang.

Kejagung kemudian mengusut kasus dugaan pelanggaran prosedur tersebut. Pengusutan dilakukan tim pemeriksa sejak Mei 2015. Di persidangan, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto menjelaskan bahwa kegiatan penyelidikan terhadap kasus Chuck dilakukan berdasarkan persetujuan pimpinan tertanggal 26 Mei 2015 dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 04 Juni 2015.

Buntut dari penyelidikian ulang atas nilai aset tanah-tanah tersebut, pada 18 November 2015 Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengeluarkan SK Nomor KEP-186/A/JA/11/2015 yang memutuskan mencopot Chuck dari jabatan strukturalnya karena telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat terkait pemulihan tiga aset tersebut.

Saat itu, Chuck sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PPA. Ia sudah pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. SK pencopotan Chuck Suryosumpeno sebagai kajati ditandatangani Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tertanggal 18 November 2015 dan dikirim melalui kantor Pos dan Giro dialamatkan ke Kantor Kejati Maluku. Padahal aturannya, SK tersebut seharusnya disampaikan langsung kepada yang bersangkutan.

Tolak Pencopotan

Chuck sendiri mengaku kaget atas sanksi disiplin tingkat berat, sebab ia tidak pernah diperiksa sebagai terlapor. Selama diperiksa oleh tim pengawasan kejaksaan agung, Chuck masih berstatus sebagai saksi.

“Saya merasa tidak layak menerima hukuman tersebut. Sejak kapan dan literatur apa yang digunakan rekan-rekan dan pimpinan saya di Kejaksaan Agung, sehingga seorang saksi bisa dijatuhi hukuman?” kata Chuck kepada Law-justice.co.  

Chuck mengatakan, ia sudah berusaha untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan kejaksaan agung agar Keputusan Jaksa Agung (Kepja) itu bisa dibatalkan. Ketika semuanya buntu, Chuck pun menggugat Kepja 186 itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Chuck dicopot karena langgar prosedur (foto: Ist)

Tidak lama berselang, tepatnya pada 10 Desember 2015, Jaksa Agung Prasetyo kembali mengeluarkan keputusan Nomor: KEP-192/A/JA/12/2015. Isinya, Jaksa Agung mencopot Chuck sebagai Kejati Maluku. Alasannya, mengacu pada Kepja 186, bahwa jaksa senior itu telah melakukan pelanggaran SOP pemulihan aset Hendra Rahardja. Menurut Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) Widyopramono pencopotan itu lantaran Chuck tidak bekerja sesuai dengan prosedur.

"Kenapa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat? Alasannya ketika menjadi ketua satgasus terdapat beberapa hal yang sifatnya melanggar ketentuan," kata Jamwas Widyopramono dalam jumpa pers di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2015).

Di kesempatan yang sama, Inspektur V Jamwas Kejagung Rosiana Napitupulu mengatakan sudah ada aturan yang mengatur kalau barang sitaan perkara harus dilelang terlebih dahulu. Namun, Chuck melakukan negosiasi terhadap pihak yang mau membeli tanah perkara.

Chuck tidak mau menyerah begitu saja. Ia serius memperjuangkan gugatan terhadap Kepja 186 di PTUN Jakarta. Namun pada 22 Juni 2016, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim melalui putusan Nomor 256/G/2015/PTUN.JKT. Kemudian, di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 259/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 11 November 2016. Chuck lagi-lagi kalah di tingkat kasasi, melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017.

Pada 15 Mei 2017, Chuck menerima salinan putusan kasasi dari MA. Ia memutuskan untuk mencoba jalur hukum terakhir dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Putusan yang dinanti pun tiba saat MA mengabulkan PK Chuck melalui putusan Nomor 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena terdapat bukti baru (novum) yang menentukan dengan pertimbangan; Bahwa berdasarkan bukti PPK-2 dan PPK-4 (novum) Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengambil tindakan sendiri dalam perdamaian dengan para ahli waris Taufik Hidayat (Wong  tau Feng) melainkan sudah dengan persetujuan pimpinan yaitu Jaksa agung Basrief Arief. 

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali  bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Chuck Suryosumpeno ditahan Jampidsus Kejagung (foto: detik)

Melalui putusan di atas, MA menyatakan apa yang dilakukan Chuck sudah sesuai prosedur. Putusan PK membenarkan argumentasi hukum Chuck terhadap tiga aset di Puri Kembangan, Jatinegara Indah, dan Jojogan.

 

Terkait penjualan aset Hendra Rahardja

Chuck Suryosumpeno membantah telah melakukan pelanggaran prosedur terkait penyitaan barang rampasan tersebut. Menurut Chuck melalui kuasa hukumnya Damian H Renjaan, tanah yang disita Tim Satgassus tersebut bukan lagi milik Hendra Rahardja terpidana kasus BLBI.

Untuk tanah di Puri Kembangan, Jakarta Barat, misalnya telah dicabut status sita eksekusinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 2004, sehingga telah kembali ke pemilik sebelumnya Taufik Hidayat. Kejaksaan agung telah melelang barang bukti tanah seluas 19,1 hektar pada 2003. Tanah itu merupakan bagian dari 65 hektar tanah milik PT Sari Kebon Jeruk Mas (PT SKJM) di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Hendra Rahardja adalah pemilik sekitar 30% saham dari PT SKJM.

Guna mengoptimalisasi pengembalian uang pengganti kepada negara, pada Februari 2004 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi atas sekitar 45 hektar tanah milik PT SKJM. Namun pada 30 September 2004, penyitaan tanah dicabut sendiri oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Sita Eksekusi Tanah Nomor: Print-102/O.1.10/Fuh.1/09/2004.

Pencabutan sita itu dilakukan karena Kejaksaan Negeri tidak bisa menemukan “benang merah” kepemilikan Hendra Rahardja dalam aset tersebut.

Dengan demikina, tanah seluas 45 hektar yang disita tidak lagi dikuasai oleh Negara dan harusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris almarhum Taufik Hidayat, sebagai pemegang saham mayoritas dari PT SKJM. Namun, secara fisik 45 hektar tanah itu belum dikembalikan.

Sampai akhirnya ahli waris Taufik Hidayat menggugat Kejaksaan agung pada 2012 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pokok gugutan yang tertuang dalam perkara No. 375 /Pdt.G/2012/PN JKT BAR itu adalah: telah terjadi kelebihan lelang sebesar 1,1 hektar pada  2003 lalu. Ahli waris memiliki bukti bahwa Hendra Rahardja hanya punya hak 18,1 hektar tanah. Atas kesalahan itu, ahli waris menuntut ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

Dalam prosesnya Chuck dan tim Satgassus menemukan fakta bahwa pada 1994 Taufik Hidayat masih punya utang sebesar Rp 5 miliar kepada Hendra Rahardja, yang belum terlunasi. Bagaimanapun juga, utang tersebut harus dibayar agar Hendra mampu membayar dendanya kepada negara.

Akhirnya ditandatangani akta perdamaian (van dading) antara ahli waris Taufik Hidayat dan Kejaksaan Agung. Kelebihan lelang tanah seluas 1.1 hektar tidak akan dipermasalahkan lagi, asalkan 45 hektar tanah yang sempat disita benar-benar dikembalikan oleh kejaksaan.

Selain itu, ahli waris Taufik Hidayat juga sepakat untuk melunasi beban utang kepada Hendra Rahardja. Setelah dihitung dengan kurs US Dolar, utang Rp 5 miliar pada 1994 menjadi Rp 20 miliar pada 2012. Uang tersebut nantinya masuk ke kas negara.

MA memutuskan bahwa akta perdamaian sudah dilaporkan Chuck kepada Jaksa Agung, yang saat itu dijabat oleh Basiref Arief, melalui Nota Dinas No. ND-30/ SATBARA.BSE/KT/09/2012 tanggal 24 September 2012.

“Jaksa Agung saat itu sangat puas karena negara tidak perlu membayar uang Rp 100 miliar. Bahkan negara mendapat pemasukan Rp 20 miliar atas pengembalian utang pribadi Taufik Hidayat, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan aset atau tanah objek peradilan,” ujar Chuck.

Jual aset terpidana BLBI (ilustrasi: aktual)

Kasus serupa terjadi terhadap aset kedua, berupa tanah seluas 7,8 hektar di Jatinegara Indah, Jakarta Timur. Tanah itu sebelumnya diketahui milik istri Hendra Rahardja, almarhumah Sri Wasihastuti. Tapi kemudian terungkap bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Ardi Kusuma (adik ipar Hendra Rahardja), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada 2000 dengan nilai Rp 12 miliar.

Hanya saja, tim Satgassus menemukan bukti bahwa Ardi Kusuma baru membayar setengah dari nilai jual beli tersebut. Sehingga masih ada utang kepada Hendra Rahardja senilai Rp 6 miliar. Disepakati, utang tersebut akan dibayar dengan cara mencicil 3 kali. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 2 miliar sudah dilakukan pada 16 Januari 2013. Sementara sisanya, Rp 4 miliar, belum dibayarkan hingga saat ini. Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Asetnya, masih berhak melakukan penagihan kepada pihak Ardi Kusuma.

“Penting disampaikan bahwa tanah tersebut tidak dalam status barang rampasan maupun barang sitaan yang tercantum pada putusan Pengadilan, sehingga tim Satgassus harus berhati-hati menyelesaikannya agar tidak merampas hak pihak-pihak yang tidak bersalah,” ujar Chuck.

Mirip dengan tanah di Jatinegara Indah, aset ketiga yakni sebidang tanah di Jojogan, Cisarua, Jawa Barat, bukanlah milik Hendra Rahardja. Tanah seluas 9000 meter persegi itu milik almarhum Matroji dan isrinya, Linda Yuliawati. Tanah tersebut bukan berstatus sebagai barang rampasan.

Tanah seluas 9000 meter persegi tersebut merupakan jaminan atas uang yang diterima suami Linda Yulianti. Tim Satgassus menemukan adanya dokumen cek senilai Rp 500 juta dari Yoga Sentosa (salah seorang terpidana dalam perkara Hendara Rahardja) kepada Matroji sebagai biaya operasional untuk membebaskan tanah di Ciledug. Tetapi pembebasan tanah batal karena Bank Harapan Sentosa (BHS) milik Hendra Rahardja pada waktu itu kalah dalam perkara perdata menyangkut tanah itu. Artinya, uang Rp 500 juta tersebut batal digunakan. Karena uang tersebut tidak jadi digunakan, Linda Yuliawati pun bersedia mengembalikannya ke kas negara.

Penerimaan uang sebesar Rp 500 juta tersebut, menurut Chuck, merupakan bagian dari metode pemulihan aset yang disebut Voluntarily Asset Recovery (pengembalian secara sukarela) dimana yang terkait dengan Hendra Rahardja dalam hal ini adalah bukan tanah Jogjogan.

Aroma Politis

Dari ketiga kasus pemulihan aset di atas, Chuck menekankan, tidak ada satupun aset milik Hendra Rahardja secara langsung. Karena itu, penyelesaiannya juga harus berbeda. Bukan melalui jalur lelang, seperti yang diyakini oleh tim pengawasan kejaksaan agung.

“Saya sudah mencoba menjelaskan bagaimana tim Satgassus bekerja. Tapi tim pengawasan tetap tidak mau megerti,” ucapnya.

Putusan PK Mahkamah Agung yang diunggah di laman resmi pada 23 Oktober 2018, akhirnya memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencabut Kepja 186. Majelis yang diketuai oleh Hakim Supandi juga mewajibkan kejaksaan agung untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudkan Chuck Suryosumpeno.

Tapi pada hari yang bersamaan, status Chuck malah berubah dari saksi menjadi tersangka tindak pidana korupsi penyelesaian barang rampasan dan barang eksekusi. Kejaksaan agung bahkan memutuskan untuk menahan Chuck di Rutan Salemba cabang Kejaksaan agung, begitu selesai menjalani pemeriksaan pada 14 November 2018 lalu.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, putusan PK dari MA bukan satu-satunya putusan yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan. Chuck Suryosumpeno, kata prasetyo, telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) oleh Majelis Kehormatan Jaksa. Karena itu, tuntutan untuk merehabilitasi jabatan Chuck tidak mungkin lagi terpenuhi sebab yang bersangkutan bukan lagi berstatus sebagai PNS.

Chuck sendiri membenarkan, bahwa sebulan sebelum adanya putusan PK dari MA, ia sudah diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri, melalui Kepja Nomor 130. Namun ia kembali menegaskan MA telah memutuskan bahwa dirinya tidak bersalah terhadap penyelesaian aset Hendra Rahardja, sehingga dengan sendirinya pemecatan itu menjadi tidak sah.

“Saya merasa telah menjadi korban kriminalisasi karena saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Satgassus saat itu tidak memiliki wewenang menyita, mereka katakan kami telah menyita. Satgassus dianggap menjual aset yang mereka sebutkan, padahal yang kami terima adalah Hak Tagih atas Akte Kesepakatan Bersama yang sudah dibuat sebelum Satgassus berdiri,” ujarnya.

Kuasa hukum Chuck, Haris Azhar mengatakan, delik pidana yang menimpa kliennya ganjil, sebab penyidik belum menunjukkan dimana letak dan jumlah kerugian negara akibat kesalahan pemulihan aset miliki Hendra Rahardja itu.

Jaksa Agung HM Prasetyo (foto: Tirto)

Menurut Haris, Chuck sengaja ditendang dari Kejagung oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proses pemulihan aset yang nilainya mencapai ratusan triliun. Ahli Pemulihan Aset di Eropa dan Amerika, kata dia, selalu menekankan bahwa musuh utama para praktisi pemulihan aset adalah pelaku kejahatan ganda atau Double Criminal (penegak hukum yang melakukan kejahatan terhadap aset).

“Chuck adalah orang yang paham seluk beluk aset-aset itu, makanya dia dipindahkan ke Kejati Maluku. Padahal, aturannya, dia masih harus menjabat sebagai ketua PPA. Sekarang malah ditahan, jadi tersangka,” ucap Haris saat dihubungi Law-justice.co, Jumat (30/11/2018).

Karena itu, lima hari setelah penahanan Chuck, kuasa hukum berusaha menggugat penetapan tersangka melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatan itu ditolak oleh hakim tunggal Dedy Hermawan, pada Selasa (18/12/2018).

“Peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh termohon (penyidik Kejaksaan Agung), adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti, sehingga diperoleh keterangan saksi dan barang bukti,” kata Dedy saat membacakan salinan putusan.

Hakim Dedy mengatakan, penetapan tersangka terhadap Chuck tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui prosedur-prosedur yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Podana (KUHAP). Penyidik, kata Dedy, juga telah memiliki dua alat bukti dan memeriksa 22 saksi sebelum menetapkan Chuck sebagai tersangka.

“Dengan begitu, penetapan pemohon sebagai tersangka maupun penahanannya, sudah sah. Karena sudah memenuhi unsur dua alat bukti,” ujar Dedy.

Koordinator tim penyidik Kejaksaan Agung Sarjono Turin membantah adanya upaya kriminaliasi terhadap Chuck. Ia mengatakan, penetapan status tersangka sudah sesuai prosedur. Chuck dinilai telah melakukan upaya melawan hukum karena tidak mematuhi SOP saat memulihkan aset milik Hendra Rahardja.

“Langkah-langkah tim penyidik sudah sesuai prosedur. Baik itu penetapan tersangka, penahanan paksa, penyitaan, dan pemeriksaan. Tidak ada itu kriminalisasi (hanya) karena yang bersangkutan juga bagian dari kejaksaan,” kata Sarjono sesaat setelah menghadiri sidang praperadilan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (foto: Januardi Husin)

Haris Azhar merasa aneh dengan putusan praperadilan, sebab tidak mempertimbangkan kualitas barang bukti, baik yang diajukan olehnya maupun tim dari kejaksaan agung. Bukti-bukti tersebut, kata Haris, tidak diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut kebenarannya.

“Hakim tidak banyak bekerja. Hanya memeriksa daftar bukti, tapi tidak diuji apakah bukti tersebut sesuai peruntukannya atau tidak,” kata Haris.

Direktur Eksekutif Firma Hukum Lokataru itu juga menyayangkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tentang keganjilan perkara hukum yang menimpa kliennya. Misalnya, soal putusan Peninjauan Kembali yang sudah dimenangkan Chuck di Mahkamah Agung. Juga tentang jumlah kerugian negara yang tidak diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Soal kerugian negara enggak dipakai, mekanisme internal tidak dipakai, soal putusan MA juga tidak dipakai,” ucap Haris.

Vonis praperadilan itu membuat Chuck akan terus ditahan. Masa penahanannya diperpanjang 40 hari ke depan. Tim Penyidik kini sedang berburu dengan waktu untuk merampungkan berkas Chuck Suryosumpeno. 

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar