LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Aksi Tembak Mati Begal Asian Games

Jum'at, 14/09/2018 15:11 WIB
Ilustrasi praktik tembak mati yang dilakukan polisi (sindonews)

Ilustrasi praktik tembak mati yang dilakukan polisi (sindonews)

Jakarta, law-justice.co - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan investigasi aksi Polisi yang menembak mati pelaku kejahatan jalanan saat gelar operasi keamanan Asian Games 2018 lalu. Selama dua pekan membuka pos pengaduan, terdapat lima pengaduan keluarga pelaku kejahatan yang ditembak mati polisi.

“Ada lima keluarga korban yang melakukan aduan atas tindakan Polisi. Namun hanya dua keluarga korban yang berani mengambil langkah hukum,” ujar direktur LBH Jakarta, Arif Maulana saat ditemui Law-justice.co, Kamis (13/9).

Sebelumnya operasi cipta kondisi yang digelar kepolisian untuk mengamankan ASIAN Games 2018 memakan korban. Sebanyak 15 orang ditembak mati, 41 orang luka-luka, dan sekitar 2.000-an orang ditangkap. Aparat kepolisian dinilai melanggar ketentuan dalam penggunaan senjata api.

Arif menjelaskan, dalam hukum acara pidana polisi harus dilengkapi surat penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Setelah itu, pelaku yang diduga sebagai pelaku kejahatan jalanan semestinya dibawa ke pengadilan, bukan dieksekusi mati di tempat.

“Dalam negara hukum, hanya pengadilan yang berhak mengatakan seseorang bersalah atau tidak. Sehingga eksekusi penembakan itu tidak dibenarkan dalam negara hukum. Kami mendukung pemberantasan kejahatan, tapi harus hati-hati karena ini menyangkut kemanusiaan,” kata Arif.

Menurut Arif, salah satu korban dalam operasi cipta kondisi itu yakni Bobi. Tewasnya Bobi dianggap janggal. Sebab, Bobi yang ditangkap warga di Cengkareng karena dugaan penjambretan masih hidup saat diamankan warga.

Anehnya, pasca dibawa ke Polsek Cengkareng kondisi Bobi tidak diketahui. Baru keesokan harinya keluarga diberitahu bahwa Bobi sudah meninggal. Jenazahnya ada di Rumah Sakit Kramat Jati.

“Kami akan terus mendampingi keluarga korban secara hukum. LBH Jakarta mengingatkan tindakan kepolisian tersebut melanggar konstitusi, UU HAM, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Peraturan Kapolri Implentasi Prinsip HAM di Kepolisian dan Perkap Penggunaan Kekuatan Polri dan sejumlah aturan internasional mengenai penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum,” pungkas Arif.

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar