Janji Dirjen Lapas Terkait Suara Para Napi Saat Pilpres 2019

Sabtu, 12/01/2019 17:55 WIB
Ilustrasi (Foto: Antara)

Ilustrasi (Foto: Antara)

Jakarta, law-justice.co - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menyatakan lembaganya akan berupaya maksimal agar para narapidana dapat menyalurkan suaranya pada pemilihan umum 2019. Salah satunya dengan mengupayakan Tempat pemungutan suara (TPS) tersedia di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

"Kami akan memfasilitasi maksimal agar tahanan dan narapidana yang telah memenuhi syarat, tersalurkan suaranya pada pemilu tahun ini," ujar Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Sabtu (12/1) seperti dikutip dari Antara.

Sri Puguh Budi Utami menjelaskan upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti informasi tentang tidak tersedianya TPS di seluruh lapas dan rutan di Tanah Air.

Utami mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan yang menghadiri kegiatan penyelenggaraan simulasi perekaman E-KTP di Lapas Batam.

Menurutnya, lembaganya terus berkoordinasi untuk menjamin terselenggaranya hak pilih narapidana dan tahanan, termasuk tersedinya TPS khusus di seluruh lapas dan rutan.

"Untuk lapas atau rutan dengan jumlah pemilih yang sedikit, terdapat kemungkinan tahanan dan narapidananya tetap memilih di TPS terdekat di luar lapas dan rutan," imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menyatakan tidak akan mendirikan TPS di rumah sakit, lapas dan rutan sehingga penghuninya harus mencoblos di TPS terdekat di luar rumah sakit, lapas dan rutan.

Untuk menjamin hak pilih pasien, narapidana dan tahanan, data pemilih di runah sakit, rutan dan lapas akan diperbarui hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan agar surat suara cukup.

Namun, KPU membuka opsi dibukanya TPS di tiga tempat umum itu apabila jumlah pemilih terlalu besar untuk diantarkan ke TPS terdekat.

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar