Citra KPU, Parpol dan Kepercayaan

Rabu, 09/01/2019 15:33 WIB
Ketua KPU RI, Arief Budiman (Foto: Jawapos)

Ketua KPU RI, Arief Budiman (Foto: Jawapos)

Jakarta, law-justice.co - Timses Jokowi mensinyalir bahwa akhir-akhir ini ada upaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi KPU. Kebetulan saya ingin menulis topik tersebut.

Namun menurut saya kepercayaan atau kredibilitas kepada KPU sudah menjadi sorotan sejak masa Orde Baru dan malah semakin meruyak di era reformasi, bukan masalah yang muncul akhir-akhir ini saja.

Komisi Pemilihan Umum, yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang independen, pertama kali dibentuk tahun 2003 berdasarkan ketentuan baru tentang “independensi” yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001. Sebelumnya, pada tahun 1999, pemerintahan BJ Habibie membentuk KPU yang “tidak independen” karena beranggotakan wakil pemerintah dan wakil-wakil partai, dengan menggunakan keppres.

Maka dari segi hukum kedudukan KPU adalah kokoh. Konstitusi memberikan lembaga itu “conscience”. KPU sekarang tidak bergantung kepada keputusan orang atau lembaga lain. KPU sepenuhnya memutus menurut kesadaran dan tanggung-jawab sendiri.

Apakah dengan demikian KPU mampu berkinerja baik?

SUMBER MASALAH

Secara teori suatu institusi negara memainkan peran penting dalam membentuk dan memberi insentif tentang bagaimana semestinya suatu masyarakat dan organisasi bertindak melalui penataan aturan main (rules of the game). Dalam konteks pemilu aturan tersebut membimbing interaksi para pelaku, menentukan bagaimana layanan pemerintah disampaikan, kewajiban warga ditunaikan, calon-calon diseleksi, dipromosikan, dibiayai dan dipilih, serta bagaimana sistem peradilan dikelola.

Namun, aturan-aturan tersebut tidak selalu efektif. Kalau aturan tidak dilaksanakan dan ditegakkan oleh institusi yang terpercaya, maka sumberdaya akan terbuang, layanan tidak sampai dan pemilih maupun calon tidak terlindungi. Maka bila belakangan ini marak isu “KPU tidak adil dan berpihak”, hal itu menandakan KPU sedang berhadapan dengan krisis kepercayaan.

Ketidak-percayaan adalah kanker dalam tubuh KPU sejak lembaga itu dibentuk. KPU tidak mengidap kanker itu karena kesalahan desain, KPU mendapatkannya dari ketidak-percayaan rakyat kepada politikus dan partai politik yang menjadi kliennya. Maksudnya, ketika rakyat tidak percaya kepada politisi dan partai politik maka mereka pun menjadi sulit percaya kepada lembaga-lembaga yang berada di dekat mereka. Rakyat mencurigai adanya efek kontaminasi, bahwa perilaku curang menular dari partai politik ke lembaga-lembaga di sekitar mereka.

Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Semenjak Reformasi 1998 semua lembaga negara telah didemokratisasi, dalam arti telah dituntut dan dibenahi dari segi transparansi dan praktek-praktek good governancenya. Hanya satu lembaga di negara yang lepas dari tuntutan demokratisasi dan good governance itu, yaitu partai politik. Sampai saat ini hampir tidak ada pengaturan tentang bagaimana partai politik dikelola, darimana sumber keuangannya dan mekanisme pertanggungjawabannya, bagaimana kandidat-kandidat dipilih, bagaimana sistem pendidikan kadernya, dsb.

Selama ini aturan yang berlaku di internal partai politik dibentuk, dijalankan dan ditegakkan oleh oligarkinya. Rakyat menilai bahwa sampai sejauh ini oligarki dalam partai-partai itu bersifat predatorial terhadap norma dan cita-cita publik. Hal itu dibuktikan oleh praktek korupsi para politisi yang tidak ada akhirnya bahkan semakin marak sekalipun KPK semakin sering melakukan OTT.

Bahwa ketidak-percayaan publik kepada KPU berkaitan erat dengan ketidak-percayaan publik kepada partai politik menyebabkan langkah dan kebijakan yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja KPU yang tidak menyentuh problem di atas, menjadi tidak efektif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

MENEMBAK SASARAN YANG SALAH 

Entah sengaja atau tidak, refleksi para penguasa (gabungan Pemerintah dan DPR) sebagaimana terungkap dalam rapat-rapat kabinet dan DPR tidak pernah mensinyalir perihal “rendahnya kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara” dan “demokrasi internal partai sebagai salah satu penyebabnya”.

Dalam konteks pemilu, kecurangan-kecurangan dalam pemilu yang diserukan oleh rakyat dirumuskan sebagai “kelemahan institusi penyelenggara pemilu”. Oleh karena itu solusinya adalah dengan melakukan revisi dalam undang-undang pemilu, pembentukan lembaga-lembaga baru dan peningkatan wewenang dan biaya pemilu.

Jadi, ketika publik resah atas banyaknya kecurangan penguasa meresponnya dengan membentuk panitia pengawas. Semenjak tahun 2004 KPU semakin sering bertabrakan dengan publik karena semua kepala daerah mesti dipilih melalui pemilu. Penguasa menyikapi masalah ketidak-percayaan publik di sana sebagai “kurangnya kewenangan panwas”.

Pada tahun 2007 penguasa menjawabnya dengan meningkatkan panwaslu menjadi bawaslu.  Bawaslu sekarang lembaga terpisah dari KPU, mempunyai struktur sampai ke desa dan berhak memilih anggotanya sendiri. Peran Bawaslu semakin luas, melalui UU No.11/2011 Bawaslu memiliki pengadilan sendiri untuk menangani sengketa.

Apakah kemudian kepercayaan publik meningkat dengan hadirnya Bawaslu. Ternyata tidak. Ternyata publik menjumpai banyak kecurangan juga dilakukan atau melibatkan aparat Bawaslu. Penguasa meresponnya dengan membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2012. DKPP berhak mengadili dan memberi sanksi kepada aparat KPU dan Bawaslu yang melakukan kecurangan.

Tetapi kepercayaan publik kepada KPU tidak membaik juga. Bawaslu mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kecurangan banyak terjadi di tingkat TPS, sementara mereka tidak memiliki cukup sumberdaya di tingkat TPS. Sekali lagi penguasa menyambut positif pendapat Bawaslu tersebut dengan mengalokasikan dana trilyunan untuk pengadaan saksi oleh Bawaslu. Di luar itu pemerintah dan DPR juga menyetujui alokasi trilyunan rupiah lagi untuk pelatihan saksi.

Setelah semua kebijakan itu kepercayaan publik, sekali lagi, tidak juga membaik. Lepas dari apakah kebijakannya sudah optimal atau belum publik tidak bisa menghighlight sisi positif dalam kebijakan KPU tentang apapun, seperti pendaftaran pemilih (kasus pemilih tidak waras, pemilih ganda, daftar 30 juta pemilih tambahan), sistem teknologi informasi, dan terakhir ini perihal kontainer surat suara tercoblos.

Situasi menjadi semakin sulit terkendali ketika sejumlah komisioner tersulut emosi dan terlibat adu mulut dengan timses capres dan netizen. Kredibilitas pemilu saat ini benar-benar dalam pertaruhan.

Sekali lagi saya ulangi, situasi kritikal di atas terjadi sekalipun penguasa telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam struktur institusional maupun anggaran. Hal tersebut membuktikan bahwa penguasa telah menembak sasaran yang salah. Perbaikan kepercayaan publik kepada KPU memang harus dilakukan. Namun tindakan perbaikan bukan ditujukan dengan memperluas kelembagaan atau meningkatkan anggaran.

Rocky Gerung bilang dalam salah satu acara ILC bahwa “Sekalipun kotak suara terbuat dari plastik, kalau KPU terpercaya, rakyat tidak akan memasalahkan.” Kita pernah mengalaminya. Pada pemilu pertama tahun 1955, dalam keterbatasan yang sangat, dalam persaingan yang sangat tajam di antara partai politik, hasil pemilu diterima rakyat dengan hangat hampir tanpa protes dan perselisihan.

KPU sekarang ini, menurut saya, terlalu tenggelam ke dalam teknis. Mereka tidak mampu membawa diri dalam gelombang politik yang mengombang-ambing sehingga akhirnya termakan kepada isu yang membuat hilang keseimbangan diri.

(Muhammad Mu'alimin\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar