Budi Pego dan Spanduk Palu Arit yang Tidak Kelihatan Wujud Aslinya

Minggu, 20/01/2019 16:32 WIB
Budi Pegu (foto: Kontras Surabaya/Mongabay)

Budi Pegu (foto: Kontras Surabaya/Mongabay)

law-justice.co - Heri Budiawan, tidak muluk-muluk dalam menjalani kehidupannya. Sebagai seorang petani, ia hanya berusaha agar usahanya berjalan lancar. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan, dirinya bakal mendekam dalam penjara, demi memperjuangkan keadilan bagi sesama.

Di penghujung 2018 lalu, Budi Pego, demikian ia biasa disapa, menerima Hartanto Ardi Saputra dari law-justice.co untuk menceritakan kisahnya. Pria kelahiran Banyuwangi, 25 Juni 1979 itu berperawakan kekar, seolah menunjukkan kepribadiannya yang tegas.

Hingga saat ini,  Budi tak habis pikir mengapa dirinya dicap komunis. “Saya ini seorang petani buah naga di Banyuwangi, Jawa Timur. Hidup saya, ya dari hasil pertanian. Kalau lahan tani saya rusak akibat pertambangan, maka saya melawan,” tegas Budi.

Kisah perlawanannya bermula saat Budi bersama petani lainnya menolak aktivitas tambang emas milik anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold yakni PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI) di Gunung Tumpangpitu.

Aksi itu merupakan bentuk luapan kekecewaan warga yang lahan pertaniannya rusak akibat aktivitas tambang. Pasalnya, pembabatan hutan itu mengakibatkan lahan pertanian banjir ketika musim penghujan datang.

“Lahan pertanian warga bahkan pernah terendam banjir yang mengandung material pertambangan, selama seminggu,” ujarnya.

Ceritanya lain lagi ketika musim kemarau tiba. Mayoritas penduduk di Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, kesulitan mengakses air bersih. Hal itu terjadi karena sumber mata air dari pegunungan yang biasanya mengalir sepanjang tahun, menjadi asat (kering) karena pohon-pohon telah digunduli untuk kepentingan tambang emas.

Belum lagi masalah polusi suara. Aktivitas pertambangan menghasilkan polusi suara dari alat berat. Ditambah lagi suara-suara ledakan dari areal pertambangan untuk menghancurkan tanah dan bebatuan. Padahal antara lokasi tambang dan prmukiman warga itu berjarak dekat.

“Saya melawan karena saya sendiri adalah korban dari pertambangan. Kalau aktivitas bertani terganggu oleh adanya tambang, berarti otomatis kami rugi,” kata Budi.

Budi mengaku menggelar aksi protes sejak tahun 2014. Ia bersama penduduk sekitar pernah mendatangi lokasi pertambangan dengan cara resmi. Oleh pihak perusahaan, mereka difasilitasi lengkap mengenakan pelindung kepala berupa helm, sepatu, dan rompi perusahaan. Mereka diizinkan melihat aktivitas pertambangan namun hanya di bagian luarnya saja.

Di hari yang berbeda, Budi dan masyarakat yang terdiri sekitar 100 orang nekat masuk ke perusahaan menggunakan sepeda motor. Mereka tidak puas dengan pertemuan sebelumnya.

Aksi terus bergulir sampai pada puncaknya dengan peserta kurang lebih 50 orang pada 4 April 2017. Dalam aksi damai itu, masa memasang sepandung sepanjang 10 meter yang berisi tuntutan.

Masalah  muncul ketika terdapat sebuah foto spanduk bergambarkan palu-arit dalam aksi tersebut. Herannya, spanduk itu hanya bisa dilihat di dunia maya. Fisiknya tak pernah ditemukan, bahkan selama persidangan, barang bukti tersebut tidak pernah kelihatan wujud aslinya.

“Saya itu sudah lima kali dilaporkan oleh perusahaan ke pihak Polisi. Mulai dari 2014 sampai 2017 dengan Pasal-pasal yang ngawur. Laporan yang kelima itulah yang membuat saya dipenjara,” kata Budi.

Ia kemudian dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian. Budi dijerat menggunakan Pasal 107a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, dalam persidangannya, terdapat sejumlah kejanggalan.Salah satunya,  Budi Pego dituduh menyebarkan ajaran komunisme meski tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Namun belakangan, untuk menghukum Budi, hakim beralih menggunakan dasar bahwa dia tidak mengajukan izin ke polisi sebelum menggelar unjuk rasa. Padahal unjuk rasa penolakan tersebut dilakukan secara spontan.

Pengadilan Negeri Banyuwangi lalu memvonis Budi bersalah dengan hukuman 10 bulan di pengadilan tingkat satu dan dua. Ia kemudian mendekam di penjara di Lapas Klas II B Banyuwangi.

Penahanan dijalaninya, bahkan sejak sebelum vonis di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi diputuskan, karena jaksa yang menuntut hukuman tujuh tahun penjara khawatir dia kabur atau berupaya menghilangkan barang bukti.

“Yang menjadi korban bukan hanya saya, banyak teman-teman saya lainnya juga menjadi korban. Ada enam orang teman saya kakinya  ditembak polisi. Ada yang tangan bagian jarinya hilang karena dianiaya polisi saat ditangkap,” kata Budi.

Tak terima, Budi lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, hasil yang didapat sama. Ia kemudian berupaya melanjutkan proses hukum kasasi ke Mahhkamah Agung (MA). Sial, MA malah memperberat hukumnya menjadi empat tahun penjara. Namun MA belum juga memberi salinan putusan resminya.

Kasus Budi kian memperlihatkan tren buruk dunia peradilan tanah air, di mana korporasi pertambangan menggunakan instrumen pidana untuk memenjarakan aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Cara seperti ini amat berbahaya karena mencederai kebebasan berpendapat. Protes terhadap izin tambang di Banyuwangi pun dibungkam. Padahal proses penambangan ini berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 364 orang menjadi korban dari konflik agraria di Indonesia sepanjang 2018. Dari jumlah tersebut,  sepuluh orang petani dan pejuang agraria telah terbunuh. Enam orang tertembak karena konflik agraria. Kemudian, ada 132 orang yang terdiri dari 115 laki-laki dan 17 perempuan mengalami tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan.

Para korban dalam konflik agraria paling sering dijerat menggunakan Pasal 160, 170, 187, dan 406 KUHP. Mereka juga kerap dijerat menggunakan Pasal 55 dan 107 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Pasal 12, 82 ayat (1) huruf a, 17, 92 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Lokasi tambang Tumpang Pitu, Banyuwangi (foto: Google)

Berdasarkan data KPA menunjukan ada beberapa kasus di mana para korban justru dijerat dengan pasal yang tak lazim digunakan dalam konflik agraria. Hal ini sebagaimana terjadi kepada Budi Pego.

Pernah Jadi TKI dan Mendalami Agama Islam

Bagi Budi Pego, kota Banyuwangi Jawa Timur mempunyai kesan tersendiri, karena dia besar dan tumbuh dalam suasana religious di kota tersebut. Sejak kecil Budi sudah aktif belajar agama di masjid dan langgar yang ada di sekitar rumahnya.

Ia mengaku pernah mempelajari ilmu Fiqih, Bahasa Arab, dan Quran-Hadist. Sampai mnginjak jenjang sekolah pun, Budi masuk ke sekolah barnafaskan agama seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS) Bulu Agung.

Saat diwawancara, Budi mencontohkan sedikit di mana dia masih fasih berbahasa Arab. Ia dapat menyebutkan kosa kata bahasa Arab dengan baik.

“Yaumul Isnaini. Kalau di Arab suka disingkat menjadi Yaumulisn. Mirip-mirip sih. Misalnya bahasa Arabnya mata itu kan Ainun. Tapi klo di Arab lebih sering dipakai Ain,” ujar Budi.

Kefasihan bahasa Arab Budi juga didapat ketika ia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia pergi ke Arab sebagai TKI pada tahun 2000. Selama kurang lebih 10 tahun, Budi menjadi sopir pribadi seorang majikan seorang dosen Universitas Jamiah Malik Abdul Aziz di Jedah.

“Saya aktif mengikuti studi muslim Jedah Indonesia. Jadi itu semacam pengajian rutin yang isinya terdiri dari sopir-sopir. Kajiannya setiap seminggu sekali hari selasa. Saya masih punya Id card Studi Islamic Jedah,” ujarnya.

Ada suatu pengalaman paling berkesan bagai Budi selama menjadi TKI di Arab Saudi. Karena mempunyai majikan seorang dosen, Budi diberi kesempatan melakukan ibadah Haji sekali dalam dalam rentang dua tahun.

“Bahkan dalam surat perjanjian kontrak kerja, majikan saya itu berkewajiban membimbing saya untuk ibadah haji. Jadi majikan itu wajib menghajikan pegawainya. Selama 10 tahun kurang lebih sudah haji 5 kali,” ujarnya.

Pada tahun 2010, Budi kemudian pulang ke Indonesia. Ia memutuskan untuk menjadi petani buah naga. Usahanya terus berkembang sampai memasarkan produk buah naganya ke beberapa pasar seperti pasar induk Keramat Jati Jakarta, Pemalang, dan Kupang NTT.

Sepulang dari Arab Saudi, Budi juga lebih sering dipanggil Budi Pego. Nama Budi diampil dari nama aslinya yakni Heri Budiawan. Sedangkan panggilan Pego itu berasal dari nama mertuanya.

“Saya dipanggil Budi Pego semenjak pulang dari Arab Saudi. Budi itu diambil dari nama asli saya Heri Budiawan. Tapi kalu Pego itu diambil dari nama mertua saya yang sering disapa Pak Pego. Mertua saya itu memiliki badan gemuk seperti saya. Jadi orang mengira saya ini adalah anaknya Pak Pego, padahal saya menantunya,” ujarnya sambil tertawa.

Pada 27 Desember 2018 lalu, kejaksaan berencana menjemput paksa Budi Pego untuk menjalankan putusan pengadilan. Ia pun tak ambil pusing dengan hal itu. Ia mengaku akan tetap memperjuangkan nasibnya dan petani yang terdampak atas aktivitas pertambangan.

“Mungkin di luar sana banyak orang yang mempresepsikan saya ini orang jahat karena dipenjara dituduh komunis. Tapi tetangga-tetangga sedesa saya tahu bahwa yang sebenarnya kalau saya itu orang baik-baik. Mereka tau bahwa tuduhan itu rekayasa perusahaan tambang,” imbuhnya.

 

(\)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Komentar