Banyak Peristiwa Besar, Jokowi Diingatkan Lagi soal Kudeta Merangkak

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum DPP GMNI Periode 2017-2019, Robaytullah Kusuma Jaya memperingatkan kembali Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dengan situasi nasional saat ini.

Menurut dia, situasi nasional beberapa minggu terakhir semakin tidak kondusif.

Indikasinya kata dia, penangkapan dua menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga polemik terkait Habib Rizieq Shihab.

Beberapa kejadian ini kata dia, tentu sangat memukul citra rezim Joko Widodo periode kedua.

"Kami pikir, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Peristiwa-peristiwa besar justru terjadi relatif bersamaan," kata pemuda asal Sumenep, Madura ini, Senin (14/12).

Alumni Fisip Brawijaya ini menduga, serangkaian peristiwa ini adalah kudeta merangkak seperti yang pernah disampaikan oleh Darmadi Duriyanto sebelumnya.

Saat itu politikus PDIP itu menyampaikan, bahwa tidak menutup kemungkinan, jika, akan ada manuver politik di dalam kabinetnya.

Menurut Roy, sapaan akrabnya, mengaku bersepakat dengan pandangan Darmadi.

Atas dasar itulah, Roy mendorong Presiden untuk segera mengevaluasi jajaran menteri di kabinetnya.

"Memang sulit untuk membuktikan kecurigaan-kecurigaan terkait dugaan atraksi politik di Kabinet sekarang. Tapi, roman-romannya mengarah kesana," terang Roy.

Roy menilai, jika Presiden tidak segera mengevaluasi, publik akan menilai dan merasa khawatir, ada kepentingan dari para pembantunya yang tidak diketahui Kepala Pemerintahan.

Namun jika itu dilaksanakan, terangnya, Presiden Jokowi bisa menilai para pembantunya yang masih loyal dan tidak terhadap dirinya.

"Presiden jangan segan-segan untuk mereshuflle menteri-menteri yang tidak loyal pada Presiden. Karena Presiden itu yang dipilih rakyat, bukan menteri. Sehingga niat Presiden yang mau kerja kerja kerja untuk rakyat, tidak diganggu oleh segelintir orang di lingkarannya," tutup Roy.

Jika sebelumnya, politikus PDIP, Darmadi Durianto, yang meminta agar Presiden mewaspadai Kudeta Merangkak yang dilakukan para pembantunya di kabinet.