Terjadi Kemerosotan Demokrasi dan Kasus Pelanggaran HAM Di Era Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengkritik terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia disaat rezim pemerintahan Joko Widodo.

Ia menyatakan, setidaknya terdapat beberapa hal tolok ukur kemerosotan demokrasi itu. Misalnya, dalam hal ruang kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, yang dipersoalkan melalui pidana maupun di luar proses hukum.

"Misalnya intimidasi terhadap akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis HAM, aktivis perempuan juga sejumlah jurnalis," ujar Usman Hamid melalui diskusi virtual Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara, Rabu (9/12).

Usman memberi contoh, kebebasan berpendapat yang dikekang saat di Papua dilakukan dengan pemblokiran internet, lalu dengan penangkapan terhadap 35 aktivis politik.

Dalam skala nasional, kata Usman, Amnesty International mengungkap 51 video yang menunjukkan 43 insiden kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa pada demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu.

Hanya satu yang disyukuri pada tahun ini, yakni tetap berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah, sebagai simbol adanya elektoral demokrasi di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara soal kasus pelanggaran HAM. Pemerintah masih punya banyak hutang penyelesaian kasus-kasus HAM, lanjut Usman.