Mensos di Tangkap KPK, PA 212: Bubarkan Saja PDIP!

Jakarta, law-justice.co - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin meminta PDI Perjuangan dibubarkan usai banyak kadernya yang terjerat kasus korupsi belakangan ini karena dianggap merugikan banyak masyarakat Indonesia.

Hal itu ia katakan untuk merespons Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga kader PDIP ditangkap Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19).

"Sudah berkali-kali dan dari jauh-jauh hari kami meminta PDIP dibubarkan karena sudah menjadi partai terkorup dan partai biang rusuh," kata Novel dilansir  Senin (7/12/2020).

Novel turut berharap agar kasus korupsi yang diduga dilakukan Juliari bisa dikenakan hukuman mati oleh penegak hukum. Meski demikian, ia bergurau bahwa aparat hukum akan sulit menerapkan hukuman tersebut karena takut kader PDIP habis usai banyak yang korupsi.

"Saya berharap agar pelaku dihukum mati. Tapi saya rasa sulit untuk menerapkan hukuman mati buat mensos yang dari kader PDIP itu karena bisa habis kadernya," celoteh dia.

Novel juga menuduh PDIP selama ini kerap membuat gaduh masyarakat Indonesia. Salah satunya soal keinginan untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Diketahui, salah satu polemik dari RUU HIP terdapat pasal yang menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Lalu, konsep Trisila disederhanakan lagi ke dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

"Partai yang sudah terindikasi ingin mengganti Pancasila dan kriminalisasi ulama dan penista agama. Juga sarang anak cucu PKI," kata Novel.

Sebelumnya, Juliari Batubara ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Juliari bersama dua pejabat pembuat komitmen lainnya disangkakan oleh KPK telah menerima fee sebesar Rp17 miliar dalam dua periode pengadaan bansos.

Juliari diketahui juga menjadi kader PDIP dan menjabat sebagai bendahara umum DPP PDIP.