Jokowi Tegas Minta Kabinetnya Jangan Korupsi

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan melindungi para pejabat negara yang terlibat korupsi, termasuk anggota Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi merespons penangkapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara atas dugaan suap senilai paket bantuan sosial terkait sembako untuk penanganan Covid-19.

dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja secara baik, profesional," kata Jokowi, Minggu (6/12/2020).

Jokowi menegaskan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK pasca penetapan Juliari Batubara sebagai tersangka. Kepala negara percaya, KPK akan bersikap profesional.

"Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK," tegasnya.

"Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!".

Jokowi menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

"Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat," katanya lagi.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pengadaan bantuan sosial Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial terkait sembako untuk penanganan Covid-19.