Meski Sudah Bersahabat, Bahrain Masih Ogah Izinkan Impor Produk Israel

Sabtu, 05/12/2020 20:04 WIB
Bahrain dan Israel resmi punya hubungan diplomatik (BBC)

Bahrain dan Israel resmi punya hubungan diplomatik (BBC)

Bahrain, law-justice.co - Bahrain tidak akan mengizinkan impor barang-barang Israel yang diproduksi di kawasan permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki Israel.

Dilansir Reuters, Sabtu (5/12/2020), Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani, sebelumnya menyuarakan keterbukaan Bahrain untuk mengimpor produk yang dibuat di area pemukiman Yahudi. Dia menambahkan bahwa Manama tidak akan membuat perbedaan antara produk yang diproduksi di Israel atau di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Namun, hal tersebut belakangan dibantah oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Bahrain. Disebutkan bahwa pernyataan Menteri Al-Zayani telah salah dipahami

"Pernyataan menteri disalahartikan dan bahwa kementerian berkomitmen pada sikap teguh pemerintah Bahrain mengenai kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," menurut laporan kantor berita BNA pada Jumat (4/12) malam, mengutip sumber resmi dari kementerian industri, perdagangan dan pariwisata.

Bahrain dan Uni Emirat Arab meresmikan normalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September lalu. Normalisasi hubungan itu tertuang dalam kesepakatan yang disponsori Amerika Serikat (AS). Hal ini dianggap akan memuluskan rencana Israel untuk mencaplok permukiman Tepi Barat. Sebagian besar kekuatan dunia menganggapnya tindakan ilegal.

Di bawah pedoman Uni Eropa, produk pemukiman harus diberi label yang jelas seperti itu saat diekspor ke negara anggota Uni Eeropa. Pemerintahan Presiden Donald Trump bulan lalu menghapus perbedaan bea cukai AS antara barang yang dibuat di Israel dan di permukiman.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, juga membantah komentar Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Bahrain tersebut dalam panggilan telepon.

"Komentar yang dituduhkan... sangat bertentangan dengan posisi pendukung negaranya (Bahrain) dalam perjuangan Palestina," demikian pernyataan dari kantor Maliki.

Warga Palestina ingin mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Namun masalah permukiman Yahudi di tanah yang dicaplok Israel pada tahun 1967 telah lama menjadi batu sandungan dalam proses perdamaian, yang kini menemui jalan buntu.

Pemerintahan Presiden Trump telah mempersulit warga Palestina dengan memberikan dukungan penuh kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan memindahkan kedutaan AS di Israel ke Yerusalem.

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar