Mau Naik Gaji, Anies Diminta Tiru Ahok Lawan DPRD DKI

Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk membatalkan usulan anggaran RKT DPRD di RAPBD 2021. Pasalnya, rencana DPRD DKI itu dinilai tak wajar sebab ekonomi masih buruk karena pandemi Covid-19.

“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Jumat (4/12/2020).

"Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” lanjut dia.

Michael mengatakan, polemik terkait anggaran antara DPRD dan gubernur bukan hal yang baru di lingkungan Pemprov DKI. Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan `Pemahaman Nenek Lu!` untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.

Masih di tahun yang sama, Ahok lagi-lagi bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang. Karena itu, menurut Michael, Anies tidak perlu takut berkonflik dengan legislatif demi memastikan uang negara dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.

"Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” tutup Michael.