Ada Apa PKS Desak Jokowi Segera Tunjuk Menteri KKP?

Jakarta, law-justice.co - Setelah Edhy Prabowo mundur usai ditangkap KPK terkait kasus suap ekspor benih lobster, kursi menteri KKP belum diisi lagi. Oleh karena itu, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk pengganti Edhy secara permanen.

Riyono mengatakan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk segera menentukan pengganti Edhy namun yang dilakukan justru menunjuk menteri yang ada dalam kabinet saat ini untuk menjadi menteri ad Interim atau menteri pelaksana sementara.

"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," kata Riyono, kepada wartawan, Jumat (4/11/2020).

Seperti diketahui, Jokowi semula menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri ad Interim Kelautan dan Perikanan. Kemudian kemarin, Jokowi menunjuk lagi menteri ad interim yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo karena Luhut harus berangkat kunjungan kerja.

Hal ini kata Riyono sebenarnya dapat mengganggu kinerja menteri pertanian yang sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober - Maret ini. Jika menteri pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan pasti tidak akan fokus dalam bekerja.

"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP. Revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing di kawasan Natuna oleh nelayan asing yang tak jera," ujar politikus PKS ini.

Riyono bahkan mengatakan, jargon poros maritim dunia yang didengungkan oleh Jokowi di era pertama saat ini nyaris tidak terdengar. Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri KP harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.

"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tutupnya.