Ketika Gerakan Separatis Aceh Berubah Jadi Partai Lokal

Jakarta, law-justice.co - Pada tanggal ini, 4 Desember 44 tahun lalu, Tgk Hasan Muhammad Ditiro alias Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Deklarasi kelompok separatis dari Indonesia itu dilakukan Hasan Tiro di Gunung Halimon, Kabupaten Pidie, pada 1976 silam.

Dilansir dari CNNIndonesia, Perlawanan itu berakhir setelah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM lewat Perjanjian Helsinki pada 2005 silam. GAM yang semula kelompok separatis pun bertransformasi menjadi partai lokal di tengah otonomi khusus dari pemerintahan Indonesia.

Meskipun telah bertransformasi, elemen GAM masih tetap ingin merayakan milad atau lahirnya eksistensi pergerakan tersebut saban 4 Desember.

Mantan Panglima GAM Muzakkir Manaf menerangkan momentum peringatan milad GAM diharap menjadi ajang refleksi bagi seluruh kombatan. Peringatan 4 Desember, kata dia, adalah sebuah sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib dikenang dengan menyantuni anak yatim, zikir, hingga ibadah bersama lainnya.

Menelusuri ruang waktu, kembali ke dekade 1970an silam, peneliti Michael L Ross dalam analisisnya yang bertajuk `Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia` menyatakan salah satu aksi GAM paling pertama diyakini terjadi pada 1977.

Saat itu anggota GAM menembak menembak dua pekerja Amerika Serikat di sebuah perusahaan migas asal Negara Paman SAM itu di Aceh. Dalam insiden itu, satu orang meninggal, dan satu korban lainnya luka parah.

Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto kemudian merespons GAM dengan pendekatan militer. Setidaknya ada 16 operasi militer yang diketahui digelar pemerintah untuk menekan GAM. Dari mulai Operasi Nanggala pada 1977 sampai awal dekade 1980an, lalu berlanjut ke Operasi Jaring Merah atau dikenal pula dengan sebutan Daerah Operasi Militer sepanjang masa Orde Baru.

Setelah reformasi 1998, di mana Orde Baru tumbang, operasi militer pun masih tetap digelar di sana termasuk operasi darurat militer yang dimulai pada 2003--saat Kepresidenan dipegang Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri.

Dan, akhirnya, setelah sekitar 29 tahun berkonflik, GAM dan pemerintah Indonesia memutuskan berdamai. Perdamaian ini tak lepas dari efek tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember 2004.

Setelah melalui sejumlah perundingan, akhirnya pada 15 Agustus 2005, baik GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch Nurhasim dalam jurnalnya, `Tranformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)` menulis bahwa prinsip dasar Perjanjian Helsinki adalah mengubah konflik yang bersifat keras menjadi perjuangan politik.

Transformasi konflik ini diarahkan untuk mengubah konflik yang masif, berciri perang menjadi transformasi politik melalui perjuangan-perjuangan politik dalam sebuah sistem politik baru.

"Sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki, kelompok GAM tidak lagi mengangkat senjata untuk mewujudkan cita-citanya. Namun, sebagai gantinya kelompok GAM akan memperjuangkan kepentingannya melalui politik," demikian tulis Nurhasim di dalam jurnalnya.

Bentuk transformasi politik lainnya, GAM juga mendirikan partai politik lokal. Salah satunya yakni Partai Aceh yang didirikan sejumlah tokoh dan mantan kombatan GAM.

Partai Aceh diinisiasi Malik Mahmud pada 2007 silam. Malik merupakan mantan Perdana Menteri GAM dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gerakan tersebut.

Selain Partai Aceh, setidaknya ada lima partai lokal lain yang lahir di Aceh usai Perjanjian Helsini, yakni Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulan Aceh (PDA), dan Partai Rakyat Aceh (PRA).

Keenam partai lokal itu telah lolos verifikasi mengikuti Pemilu 2009. Berdasarkan jurnal Nurhasim, Partai Aceh dan Partai SIRA menempati urutan teratas yang paling diminati masyarakat Aceh.

Partai Aceh dengan basis massa politik sebagian besar di pedesaan mendulang suara terbanyak di daerah-daerah kabupaten yang mayoritas masyarakatnya petani. Sementara, Partai SIRA didukung mayoritas masyarakat perkotaan.

"Meskipun empat partai lokal lainnya juga mendapatkan dukungan rakyat, dibanding dengan PA dan Partai SIRA, antusiasme warga lokal tidak sebesar ke kedua partai ini," tulis Nurhasim.

Juru Bicara Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan berharap semua pihak menghargai soal peringatan Milad GAM, termasuk juga katanya pada tahun ini yang harus digelar tertib serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid.

"Peringatan Milad GAM tentu akan terus dilaksanakan dalam setiap tahunnya sebagai momentum untuk mengingatkan sejarah perjuangan masyarakat Aceh dalam menuntut hak dan keadilan dari pemerintah pusat," kata dia, Kamis (3/12).

Yahdi juga berharap pemerintah Aceh dan RI untuk segera merealisasikan semua poin-poin dari perjanjian yang disepakati di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam.